Menurut Drektur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, Kementerian Keuangan sudah memberlakukan KPI pada penerima BUMN sejak tahun 2021.
“PMN merupakan bagian dari pembiayaan investasi pemerintah yang sumbernya dari APBN, jadi pakai duit rakyat dong. Makanya kita menjaga bersama-sama agar penggunaan PMN ini terjaga tata kelola atau good governance-nya,” katanya.
KPI khusus PMN, jelas Tri Wahyuningsih, meliputi output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders, baik ituBUMN/Lembaga-nya, dan yang lebih penting lagi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Target KPI PMN baik dalam bentuk output maupun outcome, disesuaikan dengan kegiatan atau proyek BUMN masing-masing.“Target output antara lain target realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, sertapenggunaan dana PMN sesuai peruntukannya, sedangkan outcome seperti target penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM, serta peningkatan kunjungan wisatawan. Untuk itu, KPI khusus PMN ini menjadi sangat penting untuk dikawal terus pemenuhannya,” tutupnya.
Editor : Redaksi
