HALONUSA.COM - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andre Rosiade, mengakui persoalan melonjaknya harga minyak goreng (migor) belum bisa diselesaikan secara tuntas.
Padahal, katanya, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.
Dirinya menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan.
Menurutnya, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng. Meski akhirnya dibuka kembali, demi menyelamatkan petani.
Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor Crude Palm Oil (CPO) masih sempat berjalan.
"Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal," kata Andre saat Dialektika Demokrasi dengan tema Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor di Media Centre DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada 1 Februari 2022 lalu langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.Namun, saat ada Menteri Perdagangan (Mendag) melakukan inspeksi mendadak (sidak) maka tiba-tiba minyak goreng melimpah.
Ketika Mendag selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.
"Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, itu sangat jelas," ujar Andre.
Editor : Redaksi
