Larangan Buka Bersama, Gubernur Sumbar Bilang Begini

Sabtu, 25 Maret 2023 | 09:51:22 WIB
Ilustrasi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah
HALONUSA.COM - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah menilai kebijakan melarang buka puasa bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

"Nanti kebijakan itu akan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat," katanya.

Menurutnya, untuk kebijakan tersebut, pemerintah harus mempertimbangkannya lagi. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi atau pandangan yang kurang tepat dari masyarakat terhadap pemerintah.

"Kalau pertimbangannya Covid-19, dalam berbagai kesempatan baik kepala negara, gubernur, bupati dan walikota bisa dikatakan sudah tidak lagi menggunakan masker," katanya.

"Bahkan, di luar negeri orang yang menggunakan masker justru proses keimigrasiannya agak lama," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan surat larangan bagi pemerintah dan pejabat untuk berbuka puasa bersama saat bulan suci Ramadhan 2023.

Surat larangan tersebut tentu menjadi sorotan oleh banyak khalayak ramai tentunya.

Melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023.

"Iya betul," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dilansir news.detik.com, Rabu 22 Maret 2023.

Surat yang dikeluarkan tersebut diarahkan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapoldi dan kepala badan/lembaga.

1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

"Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tulis dalam surat itu.

Sementara itu, tanggapan terkait surat larangan tersebut mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut bahwa putusan tersebut tidak adil.

"Larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah untuk adakan buka puasa bersama seperti dalam edaran Menseskab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil," ujar Din dalam keterangannya, Kamis 23 Maret 2023.

Dikatakan Din, berbuka bersama di bulan Ramadhan ada sebuah prosesi yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim bahkan non muslim sekalipun.

Larangan tersebut terkesan tak memahami dan hikmah dari buka puasa bersama di bulan Ramadhan.

Dengan landasan covid-19 yang masih ada, menurut Din Jokowi cukup mengada-ngada. bahkan ia juga bertanya Jokowi belakangan ini juga kerap menghadiri sejumlah keramaian.

"Bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan? Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan?" tanya dia. (*)

Tags

Terkini