HALONUSA.COM - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade menyebut Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya nyali dalam mengungkap mafia dan kartel minyak goreng.
Bahkan, Andre menilai Kemendag kalah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam membongkar kartel dan mafia minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Andre Rosiade dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
"Sudah disebutkan (KPPU) ada dugaan delapan kartel, masa Kemendag tidak punya data? Jika ada, tolong dibuka datanya, tidak usah takut, ini semua demi rakyat," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/4/2022).
Andre memuji KPPU dengan anggaran terbatas mampu mengungkap delapan dugaan kartel minyak tersebut, jauh dengan Kemendag dengan anggaran yang mencapai Rp2,4 triliun pada tahun anggaran 2022 ini.
"KPPU telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. KPPU menyebut ada delapan produsen besar yang diduga melakukan praktik kartel minyak goreng," ungkapnya.
Audit InvestigasiAndre Rosiade mendorong Kemendag untuk melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigasi terkait permasalahan minyak goreng.
Menurut anggota DPR Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut, harga minyak goreng bisa lebih murah lantaran melimpahnya produksi sawit Indonesia dan penghasil minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) terbesar.
"Indonesia ini penghasil CPO terbesar di dunia, 49 juta ton produksinya selama setahun. Seharusnya kita bisa mengendalikan untuk kepentingan rakyat kita, bukan kita kalah dengan pasar. Karena itu saya minta audit investigasi Kemendag dengan BPKP atau BPK RI," ucapnya.
Editor : Redaksi
