HALONUSA.COM - Pemerintah menerima usulan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk mengaudit perusahaan kelapa sawit.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade.
Andre mengatakan, audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunaan (BPKP) pada bulan Juni 2022.
Audit itu diharapkan bisa menjadi solusi atas sengkarut harga minyak goreng di Tanah Air. Pasalnya, Indonesia merupakan negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia.
Seharusnya, kata Andre, pemerintah bisa mengendalikan minyak sawit untuk kepentingan rakyat, bukan kalah dengan pasar.
"Saya mendukung audit investigasi yang akan dilakukan pemerintah melalui BPKP," kata Andre, Selasa (31/5/2022).
Setidaknya terdapat tiga poin yang diusulkan Andre Rosiade kepada pemerintah dalam melakukan audit. Pertama, BPKP harus mengaudit harga produksi CPO. Kedua, audit harga produksi minyak goreng."Sebab, saya mendapat informasi untuk modal produksi minyak gorengitu sendiri di bawah Rp10 ribu per liter dan itu untuk minyak goreng kemasan," ungkapnya.
Poin ketiga, Andre Rosiade mendorong pemerintah melakukan audit rantai distribusi minyak goreng dari produsen hingga distributor. Kemudian dari distributor ke pasar-pasar tradisional, hingga ke tangan konsumen.
Hal tersebut, katanya, perlu dilakukan untuk mengurai persoalan sengkarut harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun 2021 lalu. "Kami perlu tahu siapa yang bermain dalam rantai distribusi minyak goreng ini," katanya.
Editor : Redaksi
