Andre Rosiade tak Percaya NII di Sumbar Gulingkan Jokowi, Sebut Sumbar 'Pemegang Saham' Kemerdekaan RI

Andre Rosiade tak Percaya NII di Sumbar Gulingkan Jokowi, Sebut Sumbar 'Pemegang Saham' Kemerdekaan RI
Anggota DPR RI asal Sumbar dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. (Foto: Dok. Tim AR)
HALONUSA.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade tidak percaya kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat (Sumbar) berencana hendak melengserkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Bahkan, katanya, warga Sumbar adalah 'pemegang saham' sah kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga mustahil bila warga Minang tidak cinta NKRI.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar ini menegaskan warga Minang tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Kami warga Minangkabau cinta NKRI. Orang Minang pejuang kemerdekaan. Tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah," kata Andre kepada awak media, Rabu (20/4/2022).

Dia menyebut orang Minangkabau sangat taat konstitusi dan tidak mungkin menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalaupun ada perbedaan pandangan sikap kritis terhadap pemerintah, kata Andre, itu merupakan bagian dari semangat demokrasi.

"Tapi kalau menggulingkan pemerintah itu tidak mungkin, kami taat konstitusi, pemerintah yang sah tak mungkin digulingkan," kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Baca juga: Moulevey IKM Sebut Keberadaan NII di Sumbar Masalah Serius, Minta Pemda Aktif Jelaskan ke Publik

Dirinya mengaku sudah mendapat informasi sekitar seribuan orang yang tergabung ke dalam NII di Sumbar. Andre juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, Bupati dan Wali Kota untuk berkoordinasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengantisipasi paham NII.

"Kalau memang ada (terindikasi) NII yah segera dilakukan program deradikalisasi untuk mengantisipasi adanya paham ini," ucapnya.

Pakai Golok

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri menangkap 16 orang terduga teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumbar. Polisi menduga NII Sumbar memiliki rencana untuk melengserkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.

Barang bukti yang ditemukan juga menunjukkan sejumlah rencana yang tengah dipersiapkan oleh jaringan NII Sumatra Barat yakni upaya melengserkan pemerintah yang berdaulat sebelum tahun Pemilu 2024," kata Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Kombes Aswin Siregar, Senin (18/4/2022) lalu.

Baca juga: Mengenal NII, Kelompok Teroris yang Punya 1.125 Anggota di Sumbar

Aswin mengatakan, pihaknya juga menemukan barang bukti lain berupa dokumen. Dia menduga NII Sumbar memiliki rencana mengganti ideologi Pancasila seperti NII Kartosuwiryo.

"Sejumlah barang bukti yang ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis menunjukkan bahwa jaringan NII di Sumbar memiliki visi-misi yang sama persis dengan NII Kartosuwiryo, yakni mengganti ideologi Pancasila dan sistem pemerintahan Indonesia saat ini dengan syariat Islam, sistem khilafah dan hukum Islam," katanya.

Aswin menyebut NII Sumbar juga memiliki potensi ancaman dengan senjata tajam golok. Polisi pun menemukan barang bukti berupa golok panjang dari salah satu tersangka.

Tak Heran

Pengamat Intelijen dan Keamanan (Intelkam), Stanislaus Riyanta mengaku tak kaget dengan jumlah anggota Negara Islam Indonesia (NII) yang banyak tersebar di Sumbar.

Hal tersebut disampaikannya usai Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menyebut ada sebanyak 1.125 orang teroris kelompok NII berdiam di Kabupaten Tanah Datar dan Dharmasraya.

"Seharusnya tidak perlu kaget dengan jumlah itu karena selama ini kelompok radikal, tidak hanya NII tetapi juga Jamaah Islamiyah (JI) melakukan konsolidasi, termasuk penggalangan dana dan perekrutan," kata Stanislaus kepada Halonusa.com, Rabu (13/4/2022).

Selama ini, kata Stanislaus, mereka terlihat seperti sel yang tertidur (sleeper cel). Namun, sejatinya, mereka beraktivitas. Jika tak ditangani segera, maka keberadaan mereka akan terus membesar dan membahayakan negara.

"Kalau sudah melanggar hukum harus diproses hukum, tetapi juga perlu hati-hati karena banyak juga yang sebenarnya korban propaganda, apalagi ada juga dugaan perekrutan anak-anak. Korban ini harus dideradikalisasi,” ucapnya.

Baca juga: Anggota NII Banyak di Sumbar, Pakar: Tak Perlu Kaget

Menurutnya, tidak mungkin menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum semata. Pasalnya, pemberantasan kelompok tersbeut memerlukan peran antar lembaga.

Seperti, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemenristekdikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan dan Terorisme (BNPT), dan lembaga lain.

"Masyarakat juga perlu dilibatkan, mengingat kelompok ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, (rasanya) sulit menangani masalah radikalisme ini dengan tuntas," katanya. (*)

Berita Lainnya

Index