HALONUSA.COM - Pemerintah Kota (Pemko) Padang tidak melakukan sistem Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah sesuai arahan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian mengatakan, pihaknya tak ikut anjuran dari Menpan RB lantaran hanya bersifat imbauan.
"Ditambah angka penularan virus Covid-19 di Padang juga sudah melandai, kami juga tak terima surat edaran (SE) terkait (WFH) itu," katanya kepada Halonusa.com, Selasa (10/5/2022).
Hal serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa. Menurutnya, karena memang sistem kerja pemerintah mesti ada yang tertulis. Seperti, SE dan lainnya, sehingga pihaknya belum memutuskan mengambil kebijakan untuk WFH.
"Karena itu kami mengadakan inspeksi mendadak besar-besaran ke tiap OPD pada hari ini," katanya.
https://halonusa.com/sejumlah-asn-di-pemko-padang-akan-dilantik-ke-jabatan-baru-sosok-ini-jabat-kadis-dukcapil/
Di lain tempat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku masih menunggu SE Kemenpan RB terkait ada atau tidaknya WFH.Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, Se yang dikeluarkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk implementasi kebijakan WFH.
"Kemudian untuk pemerintah, seperti yang terdahulu. Pembina kepegawaian di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berpedoman langsung pada SE MenPAN-RB," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengaku setuju usul Kapolri untuk WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.
Editor : Redaksi
