HALONUSA. COM - Badai La Nina mengancam wilayah Indonesia dalam bentuk bencana banjir, hal ini setelah BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) mengamati perilaku cuaca.
Prediksi ancaman fenomena La Nina telah dimulai Oktober 2021 dan akan mengancam hingga Februari 2022.
Menyikapi hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta jajaran di kementerian termasuk di daerah untuk melakukan pemetaan dan termasuk berkolaborasi dengan BMKG terkait data-data penting.
"Kami selalu berkoordinasi dengan BMKG terkait data, maka perlu kerja sama untuk pendataan prediksi banjir, termasuk pemutakhiran peta kejadian banjir dan peta prakiraan potensi banjir," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG secara virtual, Jumat (29/10/2021).
Perlu mitigasi bencana alam lantaran badai La Nina, dan PUPR, kata Menteri Basuki telah menyiapkan sejumlah mitigasi.
Persiapan Kementerian PUPR terhadap fenomena badai La Nina:
Mengaktifkan Satgas Penanggulangan Bencana Pusat dan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk melakukan monitoring terhadap semua infrastruktur yang ada di Indonesia agar dapat diketahui volume banjir yang bisa ditampung.Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana. Meliputi, mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran di 205 bendungan dengan volume tampungan sebesar 4,7 miliar m3.
Membuka pintu pengeluaran pada 12 kolam retensi dengan volume tampungan 6,8 juta m3 dan bendung gerak dengan volume tampungan 65,8 juta m3 serta mengempiskan 12 bendung karet dengan volume tampungan 7,3 juta m3.
Melakukan Uji Operasi Pengaliran Terowongan Nanjung pada Floodway Cisangkuy dengan kapasitas 2 x 334 m3/detik. Terowongan Nanjung akan mengurangi total luas genangan di Kabupaten Bandung dari semula 3.461 ha menjadi 2.761 ha. Meliputi kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, Andir dan sekitarnya.
Editor : Redaksi
