Ia mengatakan akan tetap melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, pengawasan itu dilakukan dengan cara-cara yang benar.
"Sehingga moralitas politiknya ada, cara berpolitik yang benar musti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir," lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap pemerintah yang tepat dilakukan melalui parlemen.
"Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen. Itulah cara yang paling bagus. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," katanya.
Pada 25 April lalu , Ganjar sempat mengungkap peluang PDIP bakal memilih untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prediksi itu Ganjar sampaikan berkaca pada pernyataan-pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP hingga kini masih belum memutuskan dan mengumumkan langkah mereka selanjutnya."Saya kira kalau lihat statement-statement-nya Bu Mega, rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal (istilah) oposisi," kata Ganjar saat ditemui di kediamannya, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DIY.
Sementara Ketua DPP PDIP Bidang Hubungan Luar Negeri, Ahmad Basarah menyebut sikap partainya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada Mei mendatang.
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. (*)
Editor : Halbert Chaniago
