HALONUSA - Menanggapi adanya serangan hacker di Pusat Data Nasional (PDN), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus ada peningkatan kualitas kemananan siber oleh pemerintah.
Ketua Komisi I Meutya Hafid mengatakan bahwa peningkatan kualitas keamanan siber juga harus diperhatikan, bukan hanya dari sisi sistem dan teknologi, tetapi juga pemahaman mengenai keamanan siber untuk para stakeholder.
"Karena kita gak mau ketika ada serangan, sistem down itu satu, layanan akan terganggu, tapi yang kedua juga potensi kebocoran data," katanya.
Menurutnya, seluruh lembaga yang mengumpulkan dan menyimpan data juga perlu untuk meningkatkan keamanan sibernya. Karena, masyarakat tidak ingin adanya gangguan layanan akibat kerusakan pada sistem.
"Ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu. yang kedua juga potensi kebocoran data," lanjutnya.
Sebelumnya, Pusat Data Nasional (PDN) diserang oleh peretas yang mengakibatkan sebanyak 210 instansi pemerintahan terdampak.Akibatnya, layanan publik berbasis digital terganggu dan hingga saat ini PDN masih belum bisa memulihkan data tersebut.
Diketahui, PDN diretas sejak 20 Juni 2024 lalu dengan modus ransomware dan peretas meminta tebusan sebesar Rp131 miliar.
"Mereka meminta tebusan US$8 juta," ucap Direktur Network & IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko pada jumpa pers, Senin (24/6).
Meski begitu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan pemerintah tak akan menuruti permintaan itu.
Editor : Halbert Chaniago
