HALONUSA - Permasalahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara semakin kompleks. Tidak hanya masalah pembangunan yang belum usai, tetapi ada permasalahan lainnya.
Permsalahan tersebut adalah berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Permsalahan tentang ketahanan pangan tersebut diungkapkan oleh Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek.
Menurutnya, kebutuhan pangan masih perlu 'diimpor' dari Jawa maupun Sulawesi. Dia mengatakan hal ini harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi Kota Nusantara akan segera dihuni.
Masalah ini dipaparkan Donna dan kawan-kawan pengusahanya saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Kota Nusantara.
"Hal penting dari Kadin kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim. Saat ini Kaltim belum mandiri dalam pangan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi," katanya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Rabu (31/7/2024).Donna memaparkan sejauh ini sudah ada puluhan ribu pekerja di IKN yang memiliki kebutuhan pangan. Belum lagi apabila pemerintah benar-benar akan memindahkan ASN hingga aparat TNI/Polri ke IKN, artinya kebutuhan pangan makin besar. Maka dari itu masalah ketahanan pangan di Nusantara harus bisa jadi perhatian.
"Apalagi sekarang sudah ada IKN, artinya sudah ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI Polri, ini harus kita pikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," tegas Donna.
Pihaknya sendiri sudah menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara untuk digarap dan bisa memenuhi kebutuhan pangan IKN. Namun, sampai saat ini belum direspons oleh jajaran Otorita IKN maupun pemerintah daerah.
"Kami dari Kadin sudah ada komunikasi dengan Otorita IKN dan beberapa deputi, kami menawarkan lahan persawahan di Penajam Paser Utara yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti," sebut Donna.
Editor : Halbert Chaniago
