HALONUSA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyatakan bahwa keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sesuatu hal yang dikhawatirkan di tangan pemerintah baru nantinya.
Hal tersebut diungkapkan Moeldoko kepada wartawan pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan.
"Kita tidak melihat satu per satu ya, yang kita lihat besarannya. Transisi ini, in line (sejalan) gitu lho. Bukan sesuatu yang jadi disrupsi, atau distorsi, dan sebagainya. Ini transisi in line sehingga tak perlu dikhawatirkan," katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan IKN adalah program yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka dari itu pasti pemerintah berikutnya pun akan memprioritaskan program tersebut.
Hanya saja, soal besarannya ia enggan bicara banyak. Menurutnya hal itu akan menjadi wewenang pemerintah berikutnya
"Pastinya itu (pembangunan IKN) masuk dalam RPJP ya. Hanya besarannya (anggaran IKN) nanti disesuaikan. Bahwasanya itu masih dalam dokumen strategis negara pasti ada itu IKN. Gitu lho. Bagaimana nanti pemerintah yang akan datang akan berhitung bagaimana kemampuan APBN," katanya.Untuk diketahui, sejak 2022, pemerintah telah menganggarkan Rp72,5 triliun untuk pembangunan IKN.
Dimana pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp 27 triliun. Nah tahun 2024 ini biaya pembangunan IKN dianggarkan paling besar, yaitu mencapai Rp 40 triliun.
Moeldoko menyatakan bahwa besaran anggaran IKN di pemerintahan baru mulai tahun 2025 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritasnya. Moeldoko menyinggung soal fleksibilitas dalam penentuan anggaran IKN.
"Semuanya tergantung dari pemerintah baru melihat prioritasnya. Besarannya itu bisa asas flexibility melihat kebutuhan dan prioritasnya," beber Moeldoko.
Editor : Halbert Chaniago
