HALONUSA - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai hak masyarakat yang harus dihormati. Hal ini disampaikan dalam audiensi dengan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat (PJKIPSB) di ruang khusus 1 DPRD Sumbar, Jumat (3/1/2024).
Audiensi ini dihadiri Plt Sekretaris Dewan, Maifrizon, serta Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, didampingi pembina HM Nurnas dan penasihat Novrianto serta Syamsu Rizal bersama pengurus lainnya.
Muhidi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian dari pemerintahan yang baik, transparan, dan bersih.
“Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat. Jika hak ini tidak diberikan, itu adalah bentuk penzaliman terhadap masyarakat. Pemerintahan yang baik harus transparan dan bersih,” ujarnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa tidak semua informasi dapat diakses publik karena ada kategori informasi yang dikecualikan.
“Ada informasi yang memang dikecualikan. Jika semua dibuka, bisa menimbulkan masalah. Tetapi secara prinsip, saya sangat mendorong keterbukaan informasi,” tegas Muhidi.Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, mengapresiasi kesediaan Ketua DPRD Sumbar menerima audiensi. Ia menegaskan bahwa PJKIP Sumbar berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah.
"Keterbukaan informasi publik sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Ini juga sejalan dengan Nawacita Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi,” ungkap Almudazir.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara DPRD Sumbar dan PJKIP Sumbar demi mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Muhidi dan PJKIP Sumbar sepakat bahwa keterbukaan informasi dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
Editor : Heru Candriko
