HALONUSA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Kemenkumham Sumbar) kembali menegaskan komitmennya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas, pakta integritas, dan perjanjian kinerja tahun 2025.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Alpius Sarumaha, menyatakan langkah ini merupakan kelanjutan dari arahan yang diberikan pada awal Januari 2025.
“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mempercepat pembangunan zona integritas. Kami ingin masyarakat tahu bahwa kami berkomitmen untuk bersih melayani dan bebas dari korupsi,” ujar Alpius, Senin (20/1/2025).
Kemenkumham Sumbar juga berfokus pada percepatan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan administrasi hukum umum, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pembinaan hukum.
Upaya ini melibatkan berbagai pihak, seperti Ombudsman, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.“Kami siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya janji, tetapi komitmen yang terus kami evaluasi setiap hari untuk memastikan pelayanan cepat dan sesuai harapan pemerintah,” tegas Alpius.
Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas demi memastikan optimalisasi pelayanan.
“Semua harus tegak lurus dengan arahan yang diberikan. Jika ada yang tidak sesuai, kami akan segera evaluasi agar pelayanan tetap optimal,” katanya.
Dua divisi utama yang menjadi perhatian Kemenkumham Sumbar adalah pelayanan administrasi hukum umum (AHU) dan kekayaan intelektual.
Editor : Heru Candriko
