HALONUSA - Selain Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani, Menteri Keuangan (Menkeu) juga hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan penjelasan tentang keuangan Negara.
Dalam keterangannya, Sri Mulyani Insrawati menjelaskan tentang proses tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024.
Ia juga menyampaikan tentang realisasi perlindungan sosial (Perlinsos) pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) dalam persidangan yang dilaksanakan pada Jumat 5 April 2024.
Sri Mulyani mengungkapkan realisasi anggara bantuan sosial (bansos) pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM."Realisasi subsidi dan belanja lain capai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun," katanya.
Menurutnya, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam 6 tahun terakhir (2019-2024), kecuali pada 2023 di mana terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
"Bansos Kemensos yang cukup rendah pada 2 bulan pertama karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan," ujarnya. (*)
Editor : Halbert Chaniago
