Budi Syahrial CS Serahkan Permintaan Interpelasi Wali Kota Padang, Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Penyerahan permintaan interpelasi anggota DPRD Padang yang ditujukan kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa. (Foto: Dok. Istimewa)
Penyerahan permintaan interpelasi anggota DPRD Padang yang ditujukan kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa. (Foto: Dok. Istimewa)

HALONUSA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Budi Syahrial bersama tujuh wakil rakyat dari empat fraksi menyerahkan permintaan interpelasi kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Budi Syahrial menilai Wali Kota Padang gagal dalam membuka formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dibuka oleh pemerintah pusat.

“Kami menginisiasi menggunakan hak interpelasi Wali Kota Padang karena tidak mampu memperjuangkan hak 1.228 guru honorer yang seharusnya telah berstatus guru PPPK,” kata Budi Syahrial, Kamis (25/8/2022).

Bacaan Lainnya

Budi mengatakan, permintaan interpelasi tersebut telah diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani.

“Ini momen kami membela guru honorer yang telah lulus passing grade ini,” ucapnya.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang berunjuk rasa di gedung bundar DPRD Kota Padang.

Mereka mendesak DPRD Kota Padang memperjuangkan hak untuk berstatus sebagai guru PPPK di Kota Padang.

Ketua FGLPG Kota Padang Imran menjelaskan, Pemerintah Pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, namun tak kunjung dilakukan oleh Pemko Padang.

“KemenPAN-RB tidak mungkin lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang. Jika dibuka lagi, tentu daerah-daerah lain di berbagai daerah di Indonesia menuntut juga untuk di buka lagi formasi PPPK di daerah mereka. Wali Kota harus bertanggung jawab jika nasib guru honorer di Kota Padang tidak terselesaikan,” katanya, Senin (25/8/2022) lalu.

Tidak hanya ke DPRD Kota Padang, FGLPG juga menyambangi Kantor Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumbar.

Mereka meminta Ombusman membantu mereka yang kehilangan hak untuk mendapatkan status sebagai guru PPPK di Kota Padang.

Tak Menyangka

Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar mengaku sedih setelah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan guru honorer, Senin (22/8/2022) lalu.

Pos terkait