HALONUSA.COM - Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang Kepala Daerah akan berdampak luas.
Tindakan korup yang dilakukan oleh seorang Kepala Daerah, menurutnya tidak hanya berdampak terhdap individu itu sendiri, melainkan terhadap sistem pemerintahan.
"Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah," katanya.
Tergerusnya kepercayaan publik ini juga dapat menghambat pembangunan yang seharusnya bisa dilakukan dengan maksimal.
Tak hanya itu, hal ini juga dapat mengganggu sistem pemerintahan sebagai tulang punggung jalannya administrasi pemerintahan dan kenegaraan.
“Saya sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang berprestasi, yang telah melakukan kinerja dengan sangat baik, namun apa pun juga, masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum, wabil khusus KPK, ini akan berdampak kepada kepercayaan publik,” katanya.
Ia mengatakan, beberapa hal menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Kepala Daerah.Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan analisis terkait penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini.
"Sebagaimana hasil analisis yang telah dilakukan Kemendagri, penyebab pertama yakni masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi," katanya.
Selain itu, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan juga menjadi penyebab.
Editor : Redaksi
