DPC PPP Padang Dipimpin Dasman, Nikki: Jangan Fitnah, Semua Orang Ada Masanya

DPC PPP Padang Dipimpin Dasman, Nikki: Jangan Fitnah, Semua Orang Ada Masanya
Penyerahan SK Ketua DPC PPP Padang kepada Dasman oleh Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi. (Foto: Dok. Infokom PPP)
HALONUSA.COM - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Barat (Sumbar) Nikki Lauda Hariyona angkat bicara terkait tudingan dirinya yang dipaksakan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Padang.

Nikki meminta kader senior yang memfitnahnya ke publik untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak pada tempatnya.

"Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jujur sebagai kader muda saya sangat kecewa dengan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kader senior terhadap (DPC PPP Padang) yang menyebut sikap DPW orang tua mendukung anak dan lain-lain sebagaimana isu di luar, jujur saya kecewa dengan (Maidestal Hari) Mahesa dan Patrice," kata Nikki kepada Halonusa.com, Selasa (29/3/2022) siang.

Kenyataannya, kata Nikki, dirinya tidak mendapatkan jabatan apapun di DPC PPP Padang, justru Maidestal Hari Mahesa yang diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina. Dirinya meminta kepada senior partai yang masanya sudah habis untuk tidak memprovokasi.

"Imbauan saya bagi kader PPP yang lain, bagi yang ingin membangun PPP, silakan merapat, pintu masih dibuka, itu dari saya, pintu masih dibuka selebar-lebarnya, tapi yang termakan provokasi, itu sudah habis masanya," ucapnya.

Nikki pun angkat bicara terkait Surat Keputusan (SK) yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang digugat oleh Mahesa Cs ke Mahkamah Partai.

"Jadi jika mau menggugat, saya tak bisa larang, silakan, cuma fakta bahwa DPW mendukung Nikki itu tidak ada, itu bukti nyata. Saya bukan Ketua (DPC PPP Padang) yang terpilih, justru Dasman yang terpilih, anggota DPRD Padang, makanya saya sebut ini fitnah," katanya.

Baca juga: Digugat DPC PPP Padang ke Mahkamah Partai, Hariadi: Kalaupun Ada, tidak Masalah

Nikki mengatakan, pengangkatan Dasman sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang sudah melalui Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi.

"Sore kemaren sudah diumumkan di Bukittinggi, SK terbaru itu (Ketua) Dasman, Sekretaris Rosmiati, jadi bukan saya, bukan seperti yang dituduhkan," katanya.

"Kenyataan yang mereka sampaikan itu tidak ada, saya jujur merasa sangat terluka, mereka senior saya, padahal saya sangat dekat dengan mereka. Saya sengaja diam, karena saya bicara nanti, buktikan kalau ada," imbuhnya.

Tak Yakin

Di sisi lain, Maidestal Hari Mahesa tidak meyakini DPP PPP mengeluarkan SK baru dengan mengangkat Dasman sebagai Ketua DPC PPP Padang.

"Karena tidak mungkin orang DPP itu dengan paham tata organisasi dan juga AD/ART, ketika SK kami keluar, dikeluarkan SK baru tanpa ada kejelasan, tanpa ada alasan untuk penggantian kami, pengurus DPC PPP Padang," ucap Mahesa.

Menurutnya, SK itu sudah ditandatangani Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), sudah ada stempel basahnya, sudah ada kop surat.

"Ketika saya bertanya ke Ketum saat bicara, aman tidak ada masalah, secara lisan, Sekjen menyampaikan juga tak ada permasalahan. Mana SK yang sudah diganti, bagi orang yang paham dengan tata organisasi dan administrasi, orang yang diganti jabatannya mendapat tembusan, jangankan Esa diganti, teman media saja, tidak ditampilkan SK yang sudah sah," sambungnya.

Dia menilai DPW PPP Sumbar tidak menghargai keputusan DPP PPP yang telah menunjuk Ketua DPC PPP Padang terpilih, dalam hal ini Maidestal Hari Mahesa sendiri.

"Rapimwil itu bukan mengesahkan Dasman sebagai Ketua DPC PPP Padang, untuk membahas agenda kepartaian. Saya tidak tahu Dasman jadi Ketua DPC PPP Padang, karena kami tak lihat bukti fisik SK tersebut, pernyataan DPP yang menyatakan SK diganti tidak ada, harusnya pernyataan itu keluar dari Ketum, Sekjen atau OKK," ungkapnya.

"Kalau SK pengganti saya keluar nantinya, tentu akan dilayangkan lagi gugatan mahkamah partai, masuk ke PTUN, kenapa bisa menunjuk orang yang tidak sesuai mekanismenya," pungkasnya.

Sebelumnya, Maidestal Hari Mahesa menggugat pengurus provinsi atau DPW PPP Sumbar ke Mahkamah Partai karena dinilai sudah menyalahi wewenang dan kekuasaan (abuse of power).

"Kami sudah menyurati DPW PPP Sumbar sebanyak tiga kali, namun tak kunjung ditanggapi," kata Mahesa.

Padahal, kata Mahesa, SK untuk DPC PPP Kabupaten dan Kota se-Sumbar sudah diberikan, hanya Kota Padang yang belum.

Meski menggugat, Mahesa tetap menjalankan roda organisasi dengan berpatokan kepada SK DPP PPP yang diterima dalam bentuk file PDF dari DPP PPP.

"Dengan berat hati dan terpaksa, kami (DPC PPP) Kota Padang menggugat DPW PPP Sumbar ke Mahkamah Partai," katanya.

Tanpa Muscab

Maidestal Hari Mahesa mengendus indikasi Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi ingin membuat pengurus DPC PPP Kota Padang yang baru dengan diketuai oleh Nikki Lauda Hariyona. Nikki Lauda Hariyona sendiri merupakan anak kandung dari suami senator asal Sumbar, Emma Yohanna tersebut.

"Kabarnya seperti itu, Hariadi ingin menjadikan anaknya sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang dan maksa. Ada dugaan Ketua DPW PPP Sumbar ingin memonopoli DPC PPP Kota Padang, dengan membuat surat rekomendasi struktur pengurus DPC PPP Kota Padang yang tak ada dalam Muscab," katanya.

Mahesa menuding DPW PPP Sumbar telah melanggar Pasal 29 ayat 1 huruf a AD/ART hasil Muktamar IX yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi.

"Surat keputusan yang akan diserahkan tersebut adalah surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi tentang susunan pengurus DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026,” katanya.

Baca juga: DPC PPP Padang Gugat Pengurus Provinsi, Gara-gara SK Belum Diserahkan

Bahkan, Mahesa mengaku dirinya beserta jajaran pengurus DPC PPP Kota Padang tak pernah lagi dilibatkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh DPW.

"Yang jelas kami tetap melaksanakan kegiatan di DPC PPP Kota Padang seperti bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang. Selain itu kami juga memenuhi undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang," tuturnya. (*)

Berita Lainnya

Index