DPMD Pesisir Selatan Akan Surati Camat Sutera Terkait Dugaan Maladministrasi Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih

Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Loli Novita
Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Loli Novita

HALONUSA.COM – Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Loli Novita akan menyurati Camat Sutera, terkait dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih.

“Ya, untuk persoalan itu kita dari dinas bakal menyurati Camat Sutera, dan kita minta camat untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya pada wartawan Rabu (15/6/2022).

Ia mengatakan, terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Wali Nagari Rawang Gunung Malelo, pihaknya dari dinas telah menerima laporan dan surat putusan akhir dari Ombudsman.

Bacaan Lainnya

“Laporan dan surat putusan akhir dari Ombudsman telah kita terima. Untuk itu, sebelum kita bahas diminta dulu Camat Sutera memanggil wali nagari bersangkutan dan menyelesaikannya dibawah. Kalau tidak juga selesai, baru kita dari dinas yang turun tangan,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemeritah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyelesaikan perkara mal administrasi terhadap pemberhentian perangkat nagari Robi Hermanto yang dilakukan Walinagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera.

Dimana, Ombudsman telah menerima laporan dan telah memproses serta melakukan pemeriksaan dokumen, permintaan keterangan pelapor, terlapor, keterangan Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesel dan Camat Sutera.

Kemudian Ombudsman Sumbar juga telah melakukan konsiliasi dengan menghadirkan terlapor, pelapor, Camat Sutera diwakili Sekretaris Camat dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 29 Juli 2020.

Dalam konsiliasi tersebut, disepakati bahwa terlapor Aprizal harus membayar kompensasi sesuai penghasilan tetap dari jabatan pelapor selama 6 bulan sebagaimana tertuang dalam hasil akhir pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat nomor 0165/LM/IV/2020/PDG.

“Jika dalam waktu tertentu wali nagari Rawang Gunung Malelo Surantih tidak menjalankan hasil konsiliasi kesepakatan itu sama dengannya pembunuhan hasil dari konsiliasi, maka kepada Bupati, Inspektorat dan Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan kami sarankan dapat menyelesaikan perkara ini,” kata Asisten Ombudsman Sumbar, Dheka Arya Sasmita.

Pos terkait