DPRD Temukan Kelalaian Soal Status Guru Honorer Lulus Passing Grade, Pemko Padang Bilang Ini

Ilustrasi guru. (Foto: Dok. Istimewa)
Ilustrasi guru. (Foto: Dok. Istimewa)

HALONUSA.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyebut Pemko Padang tidak pernah memasukkan formasi ribuan guru honorer yang lulus passing grade untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut saat dirinya beserta rombongan wakil rakyat menyambangi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) beberapa waktu lalu.

“Kemenpan RB sudah menyurati Pemko Padang beberapa kali, namun tidak pernah direspon,” kata Syafrial Kani.

Bacaan Lainnya

Sejatinya, kata Syafrial Kani, Kemenpan RB serius dalam penerimaan guru honorer untuk bisa menjadi PPPK.

“Sehingga ini murni keteledoran dan kelalaian Pemko Padang, yang akhirnya merugikan ribuan guru honorer,” katanya.

DPRD Kota Padang meminta kepada Kemenpan RB agar 1.226 guru honorer yang telah lulus passing grade tidak mengikuti ujian lagi dan ukup melakukan verifikasi data di tahun 2023.

“Kami sarankan kepada Deputi dan Kemenpan RB agar yang telah lulus ini tidak usah ujian lagi. Untuk penerimaan tahun 2023, mereka cukup melakukan verifikasi data saja,” katanya.

Dari kiri ke kanan: Deputi Sumber Aparatur Manusia (SAM) Kemenpan RB Alex Deni dan Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani. (Foto: Dok. Istimewa)
Dari kiri ke kanan: Deputi Sumber Aparatur Manusia (SAM) Kemenpan RB Alex Deni dan Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani. (Foto: Dok. Istimewa)

Politisi Partai Gerindra itu menyebut kesalahan bukan berasal dari para guru honorer, melainkan dari Pemko Padang yang dianggap telah lalai.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian mengeklaim tidak pernah memasukkan formasi para guru honorer.

Alasan pihaknya tak mengambil langkah tersebut karena ketiiadaan anggaran.

“Makanya kami belum bisa memasukkan database ribuan guru honorer ini. Kalau sudah ada anggaran, baru kami berani melakukan verifikasi data,” kata Arfian.

Seperti diketahui, Ketua FGLPG Kota Padang, Imran menjelaskan, Pemerintah Pusat telah meminta Pemko Padang untuk membuka formasi PPPK di Kota Padang, namun tak kunjung dilakukan oleh Pemko Padang.

“Kemenpan RB tidak mungkin lagi membuka formasi PPPK untuk Kota Padang. Jika dibuka lagi, tentu daerah-daerah lain di berbagai daerah di Indonesia menuntut juga untuk di buka lagi formasi PPPK di daerah mereka. Wali Kota harus bertanggung jawab jika nasib guru honorer di Kota Padang tidak terselesaikan,” katanya.

Hak Interpelasi

Imbas dari permasalahan tersebut, Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial bersama tujuh wakil rakyat dari empat fraksi menyerahkan permintaan interpelasi kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa.

Budi Syahrial menilai Wali Kota Padang gagal dalam membuka formasi guru Pegawai Pemerintah dengan PPPK yang telah dibuka oleh pemerintah pusat.

“Kami menginisiasi menggunakan hak interpelasi Wali Kota Padang karena tidak mampu memperjuangkan hak 1.228 guru honorer yang seharusnya telah berstatus guru PPPK,” kata Budi Syahrial.

Budi mengatakan, permintaan interpelasi tersebut telah diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, Syahrial Kani.

“Ini momen kami membela guru honorer yang telah lulus passing grade ini,” ucapnya.

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

Tak Menyangka

Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Harmadi Algamar mengaku sedih setelah menyaksikan demonstrasi yang dilakukan guru honorer, Senin (22/8/2022) lalu.

Dirinya tak menyangka, guru yang seharusnya digugu dan ditiru ikut turun ke jalan melakukan unjuk rasa kepada Wali Kota Padang.

“Karena orang tua saya guru, ketika melihat guru honorer melakukan demo, saya sedih,” ucapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang definitif, Andree Harmadi Algamar. (Foto: Dok. Istimewa/Facebook: Diskominfo Kota Padang)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang definitif, Andree Harmadi Algamar. (Foto: Dok. Istimewa/Facebook: Diskominfo Kota Padang)

Andree mengatakan, seharusnya demonstrasi itu tidak perlu terjadi asalkan guru honorer menyampaikan aspirasinya secara baik, seperti secara tertulis atau melakukan dialog.

“Banyak cara menyampaikan aspirasi, apalagi saluran komunikasi tidak tertutup, jadi tidak perlu melakukan demonstrasi,” kata Andree.

Andree mengatakan bahwa hingga saat ini bukan Kota Padang saja yang bermasalah dalam hal penerimaan PPPK. Akan tetapi ada lebih kurang 180 kabupaten dan kota di Indonesia yang mengalami hal serupa.

“Dengan demonstrasi tersebut, tujuan tidak tercapai, malah malu yang kami dapat,” katanya.

“Saya menyayangkan, para guru mampu menunggu selama 14 tahun (agar dapat menjadi honorer), namun kini kok hanya (menunggu) beberapa bulan saja tidak bisa,” pungkasnya. (*)

Baca juga:

Pos terkait