HALONUSA.COM - Peniadaan ibadah atau menutup masjid selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Sumatera Barat mendapat penentangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar).
Bahkan tidak setuju peniadaan ibadah atau menutup masjid ujar Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar dalam rapat yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (7/7/2021).
Baca juga: Kehalalan Vaksin Corona Tuai Kontroversi, Dosen UIN-IB desak Pemerintah dan MUI
Ketidaksetujuan itu sebab dari awal sudah menyepakati physical distancing dan social distancing jauh sebelum adanya kebijakan PPKM Mikro.
"MUI Sumbar telah sepakat bahwa langkah diambil pihak terkait sudah merupakan tuntunan diajarkan agama," ujar Gusrizal Gazahar.
Ketua MUI Sumbar ini lantas bertanya terkait peniadaan ibadah di empat daerah yang terdampak PPKM, yaitu Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Kota Solok.
"Kita sedih sekali karena empat daerah terdampak kebijakan PPKM Mikro. Secara prinsipnya setuju demi memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Namun kenapa berdampak pada peniadaan ibadah di daerah PPKM," tanyanya.Gusrizal Gazahar bersikeras peniadaan ibadah di masjid, sementara mal, pasar, kafe tetap buka.
"Bahkan duduk di kafe misalnya jelas pergi berbicara dan tentu berpotensi menularkan, sementara di masjid orang hanya diam dan itu cuma sebentar beribadah," katanya.
Baca juga: Reaksi MUI soal Bupati Solok Pakai Sepatu Masuk Masjid: Itu Tempat Sujud
Editor : Redaksi
