Hanya Anggota PPP di DPRD Sumbar Belum Respon Soal Hak Angket

  • Whatsapp
Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi didampingi para wakil ketua saat menerima dokumen ajuan hak angket dari 33 legislator DPRD Sumbar. Terlihat Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menyaksikan penyerahan berkas hak angket oleh HM Nurnas.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Supardi didampingi para wakil ketua saat menerima dokumen ajuan hak angket dari 33 legislator DPRD Sumbar. Terlihat Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menyaksikan penyerahan berkas hak angket oleh HM Nurnas.

HALONUSA.COM – Kasus surat gubernur sumbar minta sumbangan yang ditangani Polresta Padang terus bergulir. Bahkan 33 anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menggunakan hak angket.

“Hak angket untuk memastikan kasus itu di depan hukum apalagi hal ini menjadi sorotan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Sumatera Barat,” kata Juru bicara pengusul hak angket, Irwan Afriadi, Selasa (14/9/2021) di gedung DPRD Sumatera Barat.

Bacaan Lainnya

Munculnya hak angket dari anggota DPRD Sumatera Barat setelah munculnya surat resmi berisi bubuhan tandatangan gubernur, tertanggal 12 Mei 2021 dengan nomor 005/3800/V/Bappeda-2021 perihal Penerbitan Profil dan Potensi Provinsi Sumatera Barat dengan dugaan permintaan partisipasi dan kontribusi penerbitan buku profil “Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” yang dikeluarkan atas disposisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Irwan Afriadi, dengan surat tersebut telah dimanfaatkan perorangan, badan dan atau kelompok tertentu di luar instansi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Yang kemudian mendapatkan keuntungan bukan untuk kepentingan pemerintahan.

“Kasus ini (surat gubernur minta sumbangan-red) memiliki nilai rupiah secara kolektif berasal dari berbagai elemen masyarakat,” ujar Irwan Afriadi.

Legislator di DPRD Sumatera Barat yang menggunakan hak angketnya memiliki sejumlah catatan pelanggaran, dan itu salah satunya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. Nyaris semua sumbangan dari pihak ketiga masuk ke rekening kas daerah dan menjadi PAD.

Pos terkait