Hendri Septa Diyakini Tanpa Wakil Wali Kota Padang hingga Akhir Masa Jabatan, Ini Hitung-hitungannya

Hendri Septa Diyakini Tanpa Wakil Wali Kota Padang hingga Akhir Masa Jabatan, Ini Hitung-hitungannya
Wali Kota Padang, Hendri Septa. (Foto: Dok. Istimewa)
HALONUSA.COM - Wali Kota Padang, Hendri Septa disebut-sebut 'tidak membutuhkan' sosok Wakil Wali Kota (Wawako) lantaran hanya akan menjabat hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 201 ayat 5 Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai 2023," begitu bunyi aturan tersebut.

Meskipun pelantikan Hendri Septa sebagai Wawako saat berpasangan dengan Mahyeldi pada 13 Mei 2019 lalu, namun Undang-undang telah mengatur dengan jelas masa pengabdiannya.

"Jadi bukan bulan Mei 2024, tapi akhir tahun 2023. Kemendagri meminta harus tunduk pada Undang-undang," kata anggota DPRD Padang, Budi Syahrial.

Baca juga: Tak Kunjung Punya Wakil Wali Kota Padang, Hendri Septa: Mana Saya Tahu

Pada peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018, pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah paling lama adalah 18 bulan.

Hitung-hitungannya, jika masa jabatan Wali Kota Padang selesai pada 31 Desember 2023, maka 18 bulan sebelum berakhir jatuh pada 30 Juni 2022.

Artinya, masa pengisian jabatan Wawako Padang kurang dari 15 hari lagi.

Baca juga: Andree Algamar Jadi Sekda Padang di Usia Ke-41, Ini Rekam Jejak dan Profil Lengkapnya

"Sudah tak usah lagi bicara soal Wawako, waktunya sudah tak memungkinkan. Padahal, kami sudah ingatkan jauh-jauh hari dan mendesak soal itu," ucap Budi Syahrial.

Tidak tahu

Wali Kota Padang, Hendri Septa mengaku tidak mengetahui alasan kenapa dirinya tak kunjung memiliki Wawako.

"Mana saya tahu, tanyalah sama partai (pengusung), saya terserah kepada mereka yang membawa saya saja," katanya beberapa waktu lalu.

Hendri Septa resmi dilantik pada Rabu (7/4/2021) lalu menjadi Wali Kota Padang definitif menggantikan Mahyeldi yang naik menjadi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar).

Sejak saat itu, kursi Wawako yang sebelumnya ditempati Hendri Septa menjadi kosong.

Baca juga: Sempat Mengaku Tak Tahu Siapa Pendampingnya, Wagub Sumbar Sentil Wali Kota Padang

Sempat beredar masing-masing dua nama dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai pengusungnya pada Pilwako 2018.

Dari PAN, dua nama tersebut yakni, Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Ekos Albar dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Amril Amin.

Sementara dari PKS, yakni, Ketua DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Padang, Muharlion.

Nama lain yakni, Praktisi Pendidikan dan Cendekiawan Islam serta Sekretaris MUI Kota Padang, Mulyadi Muslim.

Namun, sejak keempat nama tersebut digaungkan, tak ada kepastian siapa orang yang menjadi pasangan Hendri Septa memimpin Kota Padang.

Disorot DPRD

Hal tersebut kemudian memantik perhatian dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye.

Dia menilai, kursi Wawako Padang yang lama kosong terkesan dirumitkan oleh PKS dan PAN selaku partai pengusung.

Padahal, katanya, jika lebih serius, seharusnya kursi orang nomor dua tersebut sudah bisa ditentukan lebih cepat.

"Sebenarnya tak ada yang rumit prosesnya, kami sayangkan hal ini tak kunjung terlaksana. Hendri Septa yang juga Ketua DPD PAN tidak serius juga kayaknya," katanya.

Baca juga: Minta Wali Kota Punya Wakil, Audy Joinaldy: Lihat Saya dengan Buya

Menurutnya, jika Hendri Septa lebih peduli dengan masalah kota yang banyak terbengkalai, tentu dia akan mengurus siapa pendampingnya ke tingkat pusat.

Ketua DPRD, Syafrial Kani bahkan menyebut keberadaan Wawako Padang sudah masuk ke tingkat urjensi.

"Kami tak ingin masyarakat menyalahkan DPRD Padang karena kekosongan kursi Wawako ini, banyak persoalan di Kota Padang yang harus diselesaikan," ujarnya. (*)

Berita Lainnya

Index