HALONUSA.COM - Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan ada beberapa hal yang membuat tindak pidana korupsi masih belum teratasi di Indonesia.
Menurutnya, pihaknya telah melakukan analisis terkait penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini.
"Sebagaimana hasil analisis yang telah dilakukan Kemendagri, penyebab pertama yakni masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi," katanya.
Selain itu, sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan juga menjadi penyebab.
Menurutnya, sistem yang masih mengandalkan pertemuan fisik, alur birokrasi yang berbelit-belit dan regulasi yang terlalu panjang memberikan celah seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
"Penerapan sistem administrasi pemerintahan seperti itu berpotensi memunculkan tindakan transaksional," katanya.
Ia mengatakan, perlu penerapan sistem administasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik untuk menutup celah tersebut."Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan," katanya
Ia menuturkan, hal tersebut nantinya yang akan memunculkan konsep smart city, smart government dan e-government.
“Banyak saya kira hal-hal tindak pidana korupsi by system karena sistemnya, oleh karena itu perbaikan sistem perlu kita lakukan,” lanjutnya.
Editor : Redaksi
