HALONUSA.COM - Komisi Informasi (KI) Sumbar menyebut bahwa pihaknya menerima laporan satu kasus putusan sengketa keterbukaan informasi berujung pidana.
Penyebabnya, salah satu putusan sengketa informasi tidak dilanjutkan oleh pihak yang bertikai.
Bahkan, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar hingga komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi diminta keterangan sebagai saksi ahli.
"Pidana informasi publik ketika masuk ranah pidana itu bisa ngeri-ngeri sedap," kata Adrian, Senin (27/6/2022).
Meski demikian, Adrian tak menjelaskan secara gamblang sengketa informasi mana yang telah masuk ke ranah pidana.
"Intinya berdasarkan putusan Majelis KI Sumbar terkait erphacht verponding, kini sudah masuk tahap penyidikan polisi," ucapnya.
Ketentuan pidana di dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan upaya terakhir memaksa badan publik untuk terbuka."Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak bisa lengah atau seperti 'lampu togok'," ujarnya.
Menurutnya, PPID harus berbenah dan tidak menyepelekan putusan KI tentang memberikan ke pemohon informasi.
Jika terjadi maka yang menjadi sasaran penyelidikan atau penyidik adalah atasan PPID itu.
Editor : Redaksi
