Kaji Ulang Surat Edaran Prokes Walikota Padang, Simak Penjelasan Tokoh Gerakan Pemuda Ka’bah

  • Whatsapp
Maidestal Hari Mahesa, Ketua DPC PPP Kota Padang dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina HIPMI dan Wakil Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Kota Padang. | Dokumen Pribadi/Halonusa.com
Maidestal Hari Mahesa, Ketua DPC PPP Kota Padang dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina HIPMI dan Wakil Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Kota Padang. | Dokumen Pribadi/Halonusa.com

HALONUSA.COM – Pasca Walikota Padang, Hendri Septa, Rabu (5/5/2021) berbicara tentang surat edaran (SE) terkait penerapan protokol kesehatan di Ibukota Sumatera Barat (Sumbar), tiba-tiba berbuah perbincangan hangat di tengah para pelaku usaha di Padang. Bahkan tidak hanya pelaku usaha mikro kecil menengah saja membincangkan isi aturan bernomor: 870.364/BPBD-Pdg/V/2021 yang terbit 4 Mei 2021.

Menurut Ketua PW Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumbar, Maidestal Hari Mahesa saat bincang-bincang bersama para pelaku usaha di Padang, Minggu (9/5/2021). Alangkah eloknya bila surat edaran walikota padang itu ditinjau ulang dan atau dibatalkan.

Ia memandang ada kerancuan bahkan dapat memutus mata rantai pendapatan para pelaku usaha yang saat ini baru memulai roda pencaharian dalam masa pandemi Covid-19 di Padang. Saudara pasti lihat itu SE-nya, saya melihat di poin ketiga.

“Ini fatal, karena membatasi jam operasional hingga pukul 22.00 WIB, untuk pelakiu usaha rumah makan, restoran cafe, mall, dan usaha lainnya,” ujar Esa, sapaan Maidestal.

Baca juga: Abai Prokes Covid-19 di Pasar Manis Adipala, Petugas Sanksi Warga Push Up

Lantas ia berpendapat, bahwa surat edaran walikota padang itu memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan pelaku usaha. Hal rancu lainnya, apakah surat edaran yang diterbitkan pemerintah kota melalui dan atau saran dari BPBD Kota Padang?

“Jangan-jangan pak walikota Hendri Septa menandatangani surat itu tanpa mempertimbangkan, tanpa adanya kajian dan atau beliau sendiri tidak melihat kondisi di lapangan,” tanya Esa.

“Nah, apakah upaya itu telah dilakukan,” sambung Maidestal, Wakil Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia) Kota Padang.

Maidestal mengajak masyarakat dalam memahami kondisi seiring dengan surat edaran walikota tersebut. Seakan-akan membungkam peraturan yang selama ini digaungkan.

Baca juga: Padang Zona Kuning Covid-19, Pemko Tidak Melarang Warga Berusaha

Mulai tentang protokol kesehatan (prokes), dengan gegap gempita menyosialisasikan Gerakan 5M Covid-19 (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi) melalui alat media sosialisasi seperti media massa, baliho, spanduk dan lainnya.

“Ini tentunya bukan tidak memakan biaya kecil,” ungkapnya.

Selanjutnya, seakan-akan mengangkangi peraturan daerah (Perda), yang mana pada butir peraturan terdapat sanksi. Baik perseorangan maupun terhadap pelaku usaha. Serta dalam peraturan daerah juga dituangkan sanksi bila tidak menyediakan sarana cuci tangan, pengukur suhu dan pembatasan.

Adapun terbitnya surat edaran, tentu buat apa selama ini membentuk tim yang banyaknya berasal dari aparatur Satpol PP dan aparatur tim gabungan lainnya.

“Sadisnya lagi ialah studi banding, tentu apa guna selama ini, sudahlah menghabiskan biaya hingga miliaran yang notabene katanya untuk biaya mengantisipasi, penanganan covid-19 serta lainnya, dan yang hingga kini enggak jelas ujung pangkalnya,” terang Dewan Pembina Hipmi itu.

Baca juga: Gairahkan Ekonomi Padang, Hendri Septa: Perhatikan Prokes Covid-19

Jika semuanya juga masih dilarang, bahkan menyasar pada tempat usaha dengan pembatasan agar menutup pukul 22.00 WIB. “Apakah ini sudah memberlakukan jam malam di Kota Padang,” tanya Esa.

Lantas Esa pun melanjutkan, coba dibandingkan mana yang lebih ramai? pada malam atau siang hari, kenapa tidak melarang sekalian. Ia pun menuding keras, apakah surat berbuhan tanda tangan walikota tidak akan menjadi ‘macan ompong

“Ini akan berdampak menurunkan wibawa pemerintah jika tidak benar terlaksana,” katanya.

Ketika ini (SE-red) muncul, berkemungkinan akan menjadi ruang terbuka terhadap pungutan liar (pungli),

“Ya, you know-lah put, semacam uang damai gitu dan bahkan bisa memicu ruang pemerasan oleh oknum seiring surat ini terbit,” kata Esa.

Yang jadi pertanyaan keras dari Esa ialah seefektif apakah surat edaran tersebut ketika dalamnya menuangkan penutupan atau pemberlakuan ‘Jam Malam’ pada kegiatan usaha masyarakat.

Baca juga: Muktamar IX PPP 2020, Maidestal: Momentum PPP akan Besar di Sumatera Barat

“Jangan lah bikin aturan yang jika pun akan diterapkan tapi tidak mampu dan konsisten dalam penerapannya, yang nantinya akan berdampak kepada wibawa Pemko Padang sendiri yang saat ini di Pimpin Walikota Hendri Septa,” cakap Ketua DPC PPP Kota Padang itu.

Apalagi kini menjelang Hari Besar Ummat Islam yaitu Hari Raya Idulfitri dan Hari Besar Umat Kristen peringatan kenaikan Isa Al Masih.

“Kita tidak bisa pungkiri masyarakat kita di sini berjiwa dagang, ini momennya mencari nafkah dan berupaya untuk berlebih pendapatannya apalagi untuk membayar THR karyawannya. Jadi biarkanlah masyarakat berusaha, tanpa mengesampingkan prokes,” kata Esa menyarankan. (tan)

Pos terkait