Kata Pengamat Sosial Soal JHT Baru Cair di Usia 56 Tahun

Sekretaris Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni. (Foto: Istimewa/Dok. Facebook: Erian Joni)
Sekretaris Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni. (Foto: Istimewa/Dok. Facebook: Erian Joni)

HALONUSA.COM – Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni angkat bicara terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Erian mengatakan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah akan terus menuai protes, karena tidak adil dari sisi kemanusiaan.

“Kenapa harus menunggu usia 56 tahun untuk mencairkannya? Sedangkan menjelang usia tersebut akan banyak persoalan yang akan dialami buruh, seperti kehilangan pekerjaan, sakit atau kesulitan ekonomi lainnya,” katanya saat dihubungi Halonusa.com, Selasa (15/2/2022).

Bacaan Lainnya

Erian tidak heran ketika berbagai pihak mempertanyakan status dana teraebut, seperti diduga dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Kasihan para buruh yang sebenarnya tak putus dirundung masalah, seolah-olah seperti mengalami penindasan,” katanya.

Padahal, kata Erian, buruh merupakan pejuang ekonomi yang berkontribusi untuk ekonomi negara. Bahkan sulit dijelaskan mengapa JHT yang merupakan hak para buruh setelah puluhan tahun bekerja.

“Justru makin dibuat merana termasuk jaminan sosialnya,” katanya.

Dirinya berharap pemerintah kembali mencabut keputusan tersebut atau membuka ruang diskusi untuk publik sehingga ada kejelasannya.

“Sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan polemik lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kebijakan baru dari Kemnaker RI sangat merugikan buruh. Pasalnya Jaminan Hari Tua baru buruh bisa terima bila memasuki usia 56 tahun. Lalu bagaimana bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Itu aturan sangat merugikan buruh,” ungkap KSPI Said Iqbal kepada awak media.

Pernyataan KSPI tersebut seirama isi aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Yang mana aturan ini mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal pengesahan undang-undang dan atau mulai Mei 2022.

Menurut Said, pemerintah seakan-akan tidak lagi peduli dengan buruh. Ini merupakan penindasan untuk para pekerja lewat peraturan yang ada.

Pos terkait