Pasalnya, insiden pemalakan yang terjadi lagi baru-baru ini perlu penanganan serius lantaran kasus demi kasus yang makin banyak terungkap.
"Sepanjang pengamatan saya bukan saja preman saja yang menjadi pelaku pemalakkan di daerah ini, juga kadang pengamen, dan tukang parkir liar," kata Erian kepada Halonusa.com, Senin (4/4/2022).
Menurut Erian, oknum tersebut nekat menetapkan atau meminta tarif parkir diluar aturan Pemerintah Kota (Pemko) Padang, terutama jika melihat korban memiliki kendaraan yang bukan berasal dari Padang.
Pemko Padang dengan organisasi terkait, katanya, harus melakukan tindakan preventif untuk mengamputasi sosial terhadap pelaku kejahatan yang bermain secara individu ataupun kelompok.
"Sudah seharusnya polisi harus menetapkan status zona atau wilayah merah di kawasan Pantai Padang," ucapnya.
Menurutnya, Pemko Padang melalui Dinas Pariwisata (Dispar) bisa saja membuat baliho 'Kawasan Bebas Pemalakan' atau memasang nomor pengaduan jika pengunjung tak nyaman dari ancaman berbagai pelaku kejahatan.
"Momen ini yang dimanfaatkan oleh pelakunya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan," katanya.
https://halonusa.com/waspada-aksi-pemalakan-kembali-terjadi-di-pantai-padang-modusnya-uang-ronda/
Selain itu, pemerintah juga bisa menempatkan petugas keamanan berpakaian preman untuk menindak secara cepat aksi pemalakkan tersebut.
"Karena variabel keamanan merupakan syarat utama kegiatan wisata," katanya.
Erian menilai, kejahatan tersebut terjadi karena dipicu faktor pengangguran dan lemahnya kontrol sosial aparat keamanan.
Namun, dia juga menilai banyak masyarakat yang menjadi korban tak mau melapor ke polisi dan memilih diam karena tak ingin memperpanjang masalah dengan para preman tersebut.
"Akibat tak ada keseriusan dalam penangganan preman, pembangunan fisik yang dikejar tapi pembangunan sosialnya terlewatkan," tuturnya.
Uang Ronda
Sebelumnya diberitakan, aksi pemalakan kembali terjadi di objek wisata Pantai Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Modus yang digunakan pelaku meminta uang ronda.
Baru-baru ini, seorang perempuan asal Kabupaten Padang Pariaman menjadi korban pemalakan sejumlah remaja di jembatan baru Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat.
"Jadi modusnya meminta uang ronda, jumlahnya Rp10 ribu per kepala," kata perempuan bernama Putri, 25 tahun kepada Halonusa.com, Minggu (3/4/2022).
Baca juga: Pelaku Pemalakan di Pantai Padang tak Ditahan Polisi, Ini Alasannya
Baca juga: Usai Heboh Pemalakan Tukang Parkir, Pemko Padang Janji Akan Benahi Perparkiran
Putri mengatakan, dirinya yang berdua bersama temannya terpaksa merogoh kocek sebanyak Rp20 ribu lantaran tak ingin memperpanjang masalah.
"Sebenarnya bukan jumlah uangnya, tapi caranya meminta uang tersebut, sangat amat saya sayangkan di tengah upaya Pemko Padang menggalakkan lagi pariwisata," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Padang Barat, Ipda Aldius mengaku bahwa pihaknya sudah mengamankan remaja pemalak tersebut.
"Segera laporkan jika ditemukan (pemalakan) lagi, kami pasti akan tindaklanjuti, untuk saat ini anak tersebut sudah kami tangkap," katanya.
Meski demikian, pihaknya belum merilis nama atau inisial remaja pemalak tersebut.
Tak Berdiri Sendiri
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Padang, Eri Sendjaya mengatakan bahwa aksi pemalakan bisa terjadi oleh siapa saja, dimanapun serta kapan saja.
"Pemalakan bisa terjadi dimana dan kapan saja. Sudah tepat langkah yang diambil dengan melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk ditindaklanjuti," katanya.
Eri juga mengeklaim bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan pos pengamanan di objek wisata di sekitar LPC.
Baca juga: Aksi Premanisme di Pantai Padang, Palak hingga Tonjok Pengunjung
Namun, pantauan Halonusa.com di lapangan, pos pengamanan sudah ada sejak tahun 2016 di kawasan tersebut dan jarang diisi oleh petugas keamanan.
Pos tersebut hanya akan ramai oleh petugas keamanan gabungan dalam momen-momen tertentu, seperti iven berskala nasional atau hari besar keagamaan.
"Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, Kami juga tak bisa berdiri sendiri butuh dukungan semua pihak," tuturnya. (*)
