Kelaparan Bukanlah Kekurangan Makanan, Melainkan Kesendirian di Mentawai

Seorang wanita mengumpulkan ikan kecil, udang, dan katak di taman talas pada musim hujan. Taro adalah ruang gender, penting secara budaya dan ekonomi bagi perempuan (2018) | Photo via Teofilus Samekmek/Leiden
Seorang wanita mengumpulkan ikan kecil, udang, dan katak di taman talas pada musim hujan. Taro adalah ruang gender, penting secara budaya dan ekonomi bagi perempuan (2018) | Photo via Teofilus Samekmek/Leiden

BAGAIMANA orang bisa mengatakan bahwa mereka lapar ketika mereka memiliki cukup makanan yang mereka miliki?

Di pulau Siberut, Indonesia, istilah ‘lapar’ tidak hanya mengacu pada kurangnya makanan, tetapi yang terpenting adalah tidak adanya kontak sosial untuk makan.

Berbagi makanan selama ritual lebih memuaskan daripada nilai gizi makanan itu sendiri. Demikian kesimpulan Darmanto, Ph.D.

Bacaan Lainnya

Penelitian “Baik untuk Menghasilkan, Baik untuk Dibagikan: Makanan, Kelaparan dan Nilai Sosial dalam Komunitas Mentawaise Kontemporer”. Darmanto berhasil mempertahankan disertasinya, Kamis (26/11/2020).

Baca juga: 5 Jam di ‘Europa Zwembad’ Kota Bandung, Tidak Lagi Dinikmati Anak Bergombak

Darmanto mencatat lebih dari 3.000 makanan di antara keluarga Mentawai. Penelitiannya berkontribusi pada gagasan ‘pangan dan keamanan global’.

Istilah yang sering digunakan dalam pembuatan kebijakan dalam beberapa dekade terakhir.

“Anda tidak bisa hanya mempelajari ketahanan pangan dari segi ekonomi atau gizi saja,” kata Darmanto.

“Definisi sosial dan budaya dari kelaparan juga penting untuk masalah ketahanan pangan,” ujarnya menambahkan.

Pangan, menurut Darmanto, tidak hanya merupakan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya yang besar dalam kehidupan masyarakat Mentawai.

Ketika makna budaya ‘menjadi lapar’ tidak diperhitungkan, kesimpulan yang salah dapat ditarik dan proyek pembangunan akan gagal.

Baca juga: Ancaman Harimau Bonita di Rimba Riau: Biarlah Tak ke Sekolah daripada Nyawa Melayang

Kelaparan di Mentawai

Siberut adalah bagian dari Kepulauan Mentawai, yang terletak sekitar 100 km di lepas pantai Sumatera Barat di Indonesia. Pulau ini luasnya hampir 403.000 hektar dan memiliki banyak sekali lahan subur.

Darmanto melakukan kerja lapangan selama 15 bulan di pemukiman Muntei, tempat tinggal sekitar 650 orang. Biasanya penduduk ini mengaku malaje (lapar).

Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (2015) mengklasifikasikan bahwa pulau tersebut merupakan kawasan rawan pangan. Dengan pemikiran tersebut, pemerintah Indonesia mengirimkan beras ke pulau tersebut.

Tapi pulau itu kaya akan sumber yang menghasilkan makanan yang melimpah. Selama tahun kedua kerja lapangannya, Darmanto menyadari bahwa ‘lapar’ tidak terkait dengan kekurangan makanan.

Tetapi dengan perasaan yang dimiliki orang tentang makanan. Keluarga tempat Ia makan merasa kasihan padanya.

Baca juga: Kisah Pilu Ulah Keganasan Harimau Bonita di Riau, Trauma Melanda Warga

“Saya sendirian saat itu, hanya memiliki sedikit teman Mentawai dan saya tidak datang dari pulau itu. Jadi saya tidak punya keluarga untuk diurus dan saya tidak begitu paham dengan makanan lokal seperti sagu dan talas,” tutur Darmanto.

Keluarga itu memberi tahu saya bahwa saya akan ‘lapar’. Kelaparan dikaitkan dengan kesepian oleh orang Mentawai. Jadi bukan kuantitas makanan yang penting bagi mereka, tapi makanan apa dan dengan siapa Anda bisa memakannya.

Tidak Ada Kepuasan Setelah 300 Kilogram Beras

Masyarakat desa memperoleh makanan dari ekosistem sekitarnya seperti ladang sagu, ladang talas, kebun, hutan dan sungai, laut dan hutan bakau.

Selain makanan nabati yang tersedia melimpah, penduduk desa juga memiliki akses ke makanan hewani dan rutin makan daging dan ikan.

Orang-orang mengonsumsi tiga kali makan yang layak sehari dan dalam sekitar 70% kasus, makanan tersebut mengandung ikan atau daging.

“Sagu dan daging dipandang sebagai makanan yang memuaskan. Jika seorang Mentawai memiliki 300 kilo beras per tahun tetapi dia sendirian, ia tidak akan merasa kenyang dan akan mengatakan ia lapar,” Darmanto.

“Program pemerintah memberikan beras kepada orang Mentawai, misalnya, tidak banyak menambah. Itulah pentingnya studi saya,” ujarnya lagi.

Kita harus mengetahui keadaan budaya lokal dan spesifik untuk mengetahui apakah orang merasa puas dan apakah mereka merasa aman.

“Program Beras untuk Orang Miskin (Beras Untuk Orang Miskin) yang dikirim ke pulau ini tidak terlalu berkualitas dan terkadang diberikan kepada babi dan ayam,” paparnya.

Baca juga: Guru dan Tantangan Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang

Meningkatkan Program Bantuan

Pengetahuan ini penting untuk setiap program pembangunan eksternal, baik dari pemerintah maupun LSM.

“Itikad baik saja tidak cukup. Jika Anda salah berasumsi tentang rawan pangan, maka keseluruhan program menciptakan sistem pangan yang sehat tidak akan berhasil. Seperti pengiriman beras oleh pemerintah Indonesia. Para antropolog dapat berkontribusi dalam menyukseskan program darurat karena mereka memahami makna budaya, dalam hal ini, rasa lapar,” terang Darmanto.

Materi dalam rilis publik ini berasal dari organisasi asal dan mungkin bersifat point-in-time, diedit untuk kejelasan, gaya dan panjangnya. Lihat selengkapnya di sini.

Pos terkait