Kemenag Harapkan Jurnalis Sumbar untuk Membuat Berita Menyejukkan

×

Kemenag Harapkan Jurnalis Sumbar untuk Membuat Berita Menyejukkan

Bagikan berita
Kepala Pusat KUB Kemenag RI, Nifasri.
Kepala Pusat KUB Kemenag RI, Nifasri.

HALONUSA.COM - Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, menggelar Kegiatan Peningkatan Peran Jurnalis dalam Publikasi Kerukunan Umat Beragama Pasca Pandemi Covid-19 di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, Jumat (17/9/2021).

Kepala Pusat KUB, Nifasri mengatakan, kegiatan ini ajang silaturrahim antar tokoh agama, tokoh masyarakat dan para jurnalis. Kehadiran jurnalis bukan bermaksud untuk mengekang atau membatasi kerja jurnalis itu sendiri.

"Kita berharap ke depan bagaimana jurnalis di Sumatra Barat ini memberitakan yang menyejukkan yang mengademkan. Kalau ada permasalahan di lapangan diklarifikasi dulu," ungkap Kapus.

"Jangan tahu-tahu mendapat informasi dari orang perorang lalu ditulis di media kemudian viral akhirnya ribut," imbuhnya.

Baca juga:

Ia mencontohkan, kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, harusnya dikonfirmasi dulu, apa iya pejabat di sana melarang untuk beribadah. Karena agama ini sensitif.

Dikatakan Kapus yang juga putra Maek, Limapuluh Kota ini, di Indonesia yang belum terpengaruh itu soal agama. Soal politik, sosial dan budaya sudah diserang dari berbagai sisi.

"Jika agama yang diserang dan dipengaruhi bukan hanya Sumatra Barat yang hancur semua provinsi di Indonesia juga akan hancur," ungkap Kapus dengan penuh keprihatinan.

Menyikapi hal itu, lanjut Kapus Kementerian Agama melakukan kegiatan di berbagai daerah untuk menampung isu-isu yang berpotensi konflik, yang sudah ada konflik dan soliusi ke depan seperti apa.

Kapus juga mengingat jangan sampai terulang lagi beberapa kasus yang terjadi saat ini. Seperti pembakaran mesjid ahmadiyah oleh oknum masyarakat di Sintang dan kasus lyang terjadi di Gorontalo, Suka Bumi dan kasus di daerah lainnya.

"Dari kejadian-kejadian itu ternyata dampak dari sosialisasi kebijakan yang belum maksimal. Kita ini negara hukum semua kebijakan itu ada dasarnya. Jika dasar-dasar itu dipatuhi tidak akan terjadi konflik," ujar Kapus menekankan.

Editor : Redaksi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini