Komisioner KI Prediksi Publik Cenderung Gunakan Ketentuan Pidana Informasi

Komisioner KI Prediksi Publik Cenderung Gunakan Ketentuan Pidana Informasi
Ilustrasi Keterbukaan Informasi Publik. (Foto: Dok. Istimewa/Media Indonesia)
HALONUSA.COM - Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar), Adrian Tuswandi memprediksi publik cenderung menggunakan ketentuan pidana informasi seperti tertuang di dalam Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adrian mengatakan, di dalam Ketentuan Pidana UU nomor 14 tahun 2008 tersebut, upaya terakhir publik memaksa badan publik terbuka informasi menjadi sebuah keniscayaan.

"Sifat pidananya delik aduan, jika terpenuhi unsur pidananya maka penyidik bisa menetapkan status tersangka pimpinan badan publik atau atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagai tersangka dugaan pidana informasi," ujar Adrian, Kamis (7/7/2022).

Adrian tidak menampik bahwa pihaknya menerima satu laporan kasus putusan sengketa keterbukaan informasi yang berujung pidana.

Penyebabnya, salah satu putusan sengketa informasi tidak dilanjutkan oleh pihak yang bertikai.

Bahkan, kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar hingga komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi diminta keterangan sebagai saksi ahli.

"Pidana informasi publik ketika masuk ranah pidana itu bisa ngeri-ngeri sedap," katanya.

Meski demikian, Adrian tak menjelaskan secara gamblang sengketa informasi mana yang telah masuk ke ranah pidana.

"Intinya berdasarkan putusan Majelis KI Sumbar terkait erphacht verponding, kini sudah masuk tahap penyidikan polisi," ucapnya.

Ketentuan pidana di dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan upaya terakhir memaksa badan publik untuk terbuka.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak bisa lengah atau seperti ‘lampu togok’," ujarnya.

Menurutnya, PPID harus berbenah dan tidak menyepelekan putusan KI tentang memberikan ke pemohon informasi.

Jika terjadi maka yang menjadi sasaran penyelidikan atau penyidik adalah atasan PPID itu.

https://halonusa.com/jangan-pandang-enteng-putusan-sengketa-keterbukaan-informasi-pimpinan-badan-publik-bisa-jadi-tersangka/

Atasan PPID Utama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 3 tahun 2017 adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) atau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) adalah Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ," kata Adrian.

Hal lain yang lebih memberatkan, sambung Adrian adalah ketika permasalahan informasi publik ini bersifat delik aduan.

Dia menjelaskan, sifat delik aduan implementasinya kepada pejabat atau Sekda definitif yang ada saat ini.

"Meskipun dokumen yang diputus diberikan itu terjadi belasan bahkan puluhan tahun. Beda hal dengan delik umum," katanya.

Dirinya meminta kepada Sekda atau atasan di badan publik yang berurusan pidana informasi untuk membenahi PPID-nya.

"Jangan pandang enteng soal pengelolaan informasi publik," imbuhnya.

Kiamat Pemerintahan

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, keterbukaan informasi publik harus diterapkan jika ingin menjadi maju.

Menurut Mahyeldi, ciri-ciri negara maju adalah badan publik dan personal yang terbuka.

Negara maju, katanya, membuka diri dan memudahkan akses pada negara lain dia pasti maju.

"Keterbukaan informasi dan mudah akses informasi tanda badan publik itu maju, kalau tertutup dan sulit diakses itu ciri negara terbelakang," ujarnya.

"KI hadir dengan tujuan mensukseskan PPID di pemerintahan daerah dan badan publik. Ketika KI sudah bekerja keras namun badan publik masih saja tertutup, berarti pemerintahan daerah tidak maju," ucap Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, ketika keterbukaan informasi menjadi sebuah keniscayaan, maka menjadi sebuah keharusan pula badan publik tidak bersikap anti kritik.

"Justru jika ada pihak lain tidak lagi mau memberi kritik dan solusi kepada pemerintahan maka itu kiamat bagi pemerintahan," katanya.

Meski demikian, ada batasan yang telah ditentukan di UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

"Jadi informasi publik diminta publik itu harus juga ada ketentuan jelasnya, untuk apa dan kegunaannya apa, jangan sampai informasi dan dokumentasi publik tidak disalahgunakan atau dijual kepada pihak lain," tuturnya.

Dalam monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2022, KI Sumbar telah menetapkan sembilan kategori badan publik.

Dimulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov Sumbar, instansi vertikal di Sumbar, PPID utama Pemko dan Pemkab se-Sumbar.

Kemudian, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD, BUM Nagari dan BLU se-Sumbar, PTN/PTS, KPU dan Bawaslu se-Sumbar. (*)

Berita Lainnya

Index