Mengenal Biosecurity yang Disebut Pertahanan Pertama Penularan PMK

Petugas mengecek kondisi sapi yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). (Foto: Dok. Istimewa)
Petugas mengecek kondisi sapi yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). (Foto: Dok. Istimewa)

HALONUSA.COM – Ketua Tim Pakar dan Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) Profesor Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pertahanan pertama penularan PMK adalah biosecurity apabila vaksin dan pengobatan belum ada.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Satgas PMK, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (29/7/2022).

“Pertama adalah Alat Pelindung Diri (APD), jika APD tidak tersedia atau tidak mencukupi bisa menggunakan biosecurity dengan disinfeksi yang rutin,” kata Wiku.

Bacaan Lainnya

Dia mengharapkan setiap petugas yang keluar atau masuk kandang maupun peternakan disemprot terlebih dahulu.
Kemudian memastikan alas kaki yang digunakan bersih dengan cara didisinfeksi terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian hewan selalu terjaga.

“Yang penting adalah orang keluar-masuk kandang atau peternakan harus bebas virus PMK. Prinsipnya begitu,” katanya.

“Seperti diketahui kandang adalah lingkungan yang relatif kotor, namun perlu dipastikan bahwa virusnya tidak boleh terbawa masuk ataupun terbawa keluar jika memang terdapat virus. Sebab inilah prinsip utamanya,” sambungnya.

Biosecurity merupakan istilah baru yang muncul ke publik karena PMK.

Namun sejatinya, saat pandemi Covid-19 pun dilakukan biosecurity testing untuk pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri.

“Sekarang untuk PMK ini memakai istilah biosecurity karena ingin memastikan bahwa virusnya tidak dibawa masuk atau dibawa keluar. Untuk itu masyarakat harus memahaminya,” ucapnya.

Terkait pasar hewan, kata Wiku, selama kasus PMK belum bisa dikendalikan dengan baik maka untuk sementara pasar hewan ditutup.

Ke depan sambungnya, apabila pasar hewan sudah terbiasa melakukan biosecurity dan satuan tugas (Satgas) daerah diharapkan memahami kondisi tersebut.

“Maka memilih ternak sehat saja yang boleh dilalulintaskan, tentunya memakai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),” tuturnya. (*)

Pos terkait