Penguatan moderasi beragama ini pun diperkuat di Sumatera Barat (Sumbar) melalui Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar. Menurut Kiyai H. Yahya Cholil Staquf Moderasi beragama merupakan kepentingan negara.
Negara berkepentingan agar moderasi beragama di Indonesia ini kuat. Karena dengan Moderasi beragama keberadaan negara bisa dijamin kelestariannya.
"Kita tahu radikalisme itu kita tentang, kita menentang karena radikalisme ingin mengabaikan keberadaan negara. Radikalisme bukan hanya sekedar celana cingkrang, bukan soal ziarah kubur, bukan juga soal tahlil atau jumlah rakaat tarawih," katanya.
Baca juga: Masyarakat Sumbar Berharap Kepastian Ibadah Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI: Akan Diupayakan
"Rakyat ga punya pegangan terhadap kehidupan. Hilang ketenteraman yang dijamin oleh negara," tegasnya.
Ia melanjutkan, berpendapat silakan, asal jangan ganggu negara jangan abaikan hukum, karena turunannya kepada hukum. Hukum dibuat Negara untuk ditaati masyarakatnya.
"Negara harus ditaati ga usah tanya Alquran Hadisnya karena ga ada, yang ada dalil taat kepada ulil amri (pemimpin). Ini yang ingin kita perkokoh jangan sampai negara diabaikan, hukum diabaikan dan aparat juga diabaikan," imbuhnya.
Ia juga mengkhawatirkan, sebagian orang memanfaatkan berbagai kekurangan dari pemerintah dan negara untuk memprovokosi masyarakat supaya menolak keberadaan negara.
Baca juga: Wisma Nelayan Kembali Diaktifkan Buat Rawat Pasien Covid-19 Sumbar
"Ini tantangan kita bersama. Mandat yang diberikan presiden kepada Menteri Agama salah satunya dan menjadi prioritas adalah memperkuat moderasi beragama. Karena banyaknya masalah yang sudah sangat mengkhawatirkan," tuturnya.
Diakui Khatib ‘Aam Syuryah PBNU ini saat ini memang harus bersaing. Antara seruan moderat dan seruan radikalisme bersaing dimana-mana baik di mimbar jumat, ceramah agama, pengajian rutin di Medsos, youtube, instagram dan media lainnya. Sehingga masyarakat menerima dari kedua belah pihak.
"Sebetulnya kita sudah melihat bahwa memperkuat negara itu lebih masuk akal dari pada membubarkannya. Sekarang persoalannya orang yang tidak puas kepada Negara ini lebih mudah untuk dibujuk supaya mengabaikan sampai melawan Negara, itu tidak logis," ungkapnya.
Baca juga: Dua Ratusan Lebih Calon Jemaah Haji Pasaman Divaksin
"Pada dasarnya persaingan bukan hanya soal bicara tapi juga bekerja keras untuk menekan ketidakpuasan masyarakat terhadap Negara,” ajak Kiyai kepada Jajaran Kementerian Agama Sumbar.
Sementara itu Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Syamsuir menyampaikan bahwa lembaga pendidikan keagamaan di Sumatera Barat lebih kurang seribu lembaga.
Terdapat 48 Madrasah Aliyah Negeri dan 170 swasta dengan total jumlah 218 madrasah. Kemudian sebanyak 112 MTs Negeri dan 293 swasta dengan jumlah 405 unit. Selanjutnya 62 Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 85 swasta dengan total sebanyak 147 madrasah. Adapun 404 Raudhatul Athfal dan semua swasta lanjut Kakanwil. Sementara terdapat 226 Pondok Pesantren.
"Kepala Madrasah sudah mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama pada kurikulum 2021," kata H. Syamsuir.
Baca juga: Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas: Selamat Merayakan Natal
Sementara KUA berjumlah 173 dengan penghulu 325 orang, kemudian penyuluh berstatus PNS sebanyak 275 orang dan Non PNS sebanyak 1400 jumlah 1.675 penyuluh.
"Sebagian besar dari lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan di Sumatera Barat sudah menerima sosialisasi dan penguatan moderasi beragama," terangnya.
Ia bersama jajarannya telah menyusun berbagai program yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap moderasi beragama itu sendiri.
Pada agenda tersebut turut serta rombongan Staf Khusus Menteri Agama, Faisal Saimima, Kapus Tenaga Administrasi Balitbang Kemenag RI, Imam Syafi'i dan Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Putra Eka Wirman. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua PW Anshor Sumbar, Dr. Rahmat Tk. Sulaiman, Pejabat Eselon III dan IV Kanwil, Kepala Kankemenag se Sumatra Barat beserta pejabat Eselon IV. (*)
.jpeg)
