HALONUSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade kembali menyentil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait komitmen moratorium pabrik semen di Indonesia.
Hal tersebut menyusul adanya pembangunan pabrik semen baru di Aceh dan Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim).
Andre mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami kondisi over supply semen sebanyak 50 juta ton. Artinya, hingga tahun 2030 Indonesia belum membutuhkan pembangunan pabrik semen baru.
Dia pun mengingatkan agar komitmen moratorium pabrik semen yang disampaikan Menteri Bahlil tidak hanya menjadi janji manis belaka.
"Jangan moratorium semen itu sebatas wacana atau Menteri Investasi itu ngemeng doang, gitu lo. Karena di Aceh sekarang ada pembangunan pabrik semen baru. Kedua di dekat proyek ibu kota negara (IKN) baru di Kutai Timur. Padahal bapak memasukkan potensi permintaan semen untuk kebutuhan IKN itu 21 juta ton. Takutnya Semen Indonesia Grup (SIG) hanya jadi penonton. Apa lagi kita tahu over supply kita masih 50 juta ton. Jadi sampai 2030 itu tidak perlu pembangunan pabrik semen baru," kata Andre saat rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Dirut PT Semen Indonesia, Selasa (24/5/2022).
Andre pun meminta Dirut PT Semen Indonesia segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar kementerian yang menaungi seluruh perusahaan pelat merah itu segera berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan komitmen soal moratorium pabrik semen."Saya meminta manajemen SIG menyampaikan hal ini ke Menteri BUMN, Menteri Investasi dan Menteri Perindustrian, untuk memastikan komitmen soal moratorium semen. Gak usah takut pak untuk menyuarakan aspirasi ini," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Barat (Sumbar) ini.
Sejalan dengan itu, Andre memastikan Komisi VI akan memanggil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mempertanyakan komitmen moratorium pabrik semen dan juga mengaih janjinya lakukan audit investigasi terkait produksi dari seluruh pabrik semen. Pasalnya hingga delapan bulan diucapkan, janji itu belum juga ditunaikan.
"Jadi moratorium itu harus dibicarakan. Kami pastikan minggu depan kami akan memanggil Menteri Investasi, akan kami tanyakan komitmennya terkait moratorium pabrik semen, termasuk janji dia melakukan audit investigasi. Saya tanya ke Mas Bimo (Pimpinan Komisi VI), ada menteri mau audit investisgasi sudah delapan bulan gak kelar-kelar audit investagasinya. Ini menterinya yang belum minta audit ke BPKP atau menterinya beri angin surga. Kita tanya besok," kata Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM). (*)
Editor : Redaksi
