HALONUSA.COM - Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan siap mendampingi daerah yang belum masuk kriteria kepatuhan tinggi.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, pihaknya siap mendampingi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta seperti tertera di Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009.
Baca juga: Tak Hanya Menerima Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik, Ini Tugas Lain Ombudsman
Hal tersebut disampaikan Yefri saat mendampingi Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih bertemu dengan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi.
"Kami tengah aktif menjalin kerjasama dan nota kesepahaman dengan Pemda dan Universitas untuk percepatan penyelesaian laporan dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.
Baca juga: 4 Cara Masyarakat Awasi Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI
Selain itu, pihaknya telah melakukan diseminasi terkait survei kepatuhan pada bulan Juli 2021 kepada pemerintah daerah di Sumbar."Tim penilai turun ke lapangan dan melakukan survei kepatuhan," katanya.
Baca juga: Ombudsman Segera Umumkan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar mengeklaim bahwa pelayanan publik yang baik merupakan prioritas bagi pemerintahannya.
Editor : Redaksi
