HALONUSA.COM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Syarief Hasan meminta Pemerintah agar melanjutkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti dua tahun sebelumnya.
Hal tersebut diungkapkan karena kenaikan kasus positif covid-19 varian omicron yang meningkat drastis. Kenaikan kasus ini bahkan mulai menunjukkan gejala berbahaya seperti pada puncak covid di pertengahan tahun 2021 lalu.
"Pemerintah harus mengambil, melanjutkan, dan mempertajam serangkaian kebijakan pengaman sosial untuk membantu warga terdampak, terutama warga berpendapatan rendah," katanya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting, karena jika aktivitas perekonomian kembali terhenti, maka masyarakat dengan ekonomi rendah akan sulit memenuhi kebutuhan dasarnya.
“Tugas negara memastikan semua warganya tercukupi kebutuhan dasarnya. Masyarakat miskin sebagai yang terdampak harus diberikan afirmasi agar dapat terus melanjutkan hidupnya," lanjutnya.
Menurutnya, jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan bantuan permodalan UMKM adalah kebijakan yang harus diambil. "Tidak ada cara lain," lanjutnya.
Ia mengatakan, Pemerintah juga harus mengevaluasi anggaran PEN di tahun 2022 yang jauh menurun dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021, dana PEN dianggarkan sebesar Rp 744,77 Triliun, sementara pada 2022 menurun hanya sebesar Rp 455,62 Triliun."Jika terjadi kenaikan kasus yang sekarang terus menanjak, sudah seharusnya anggaran PEN di tahun ini kembali dinaikkan," lanjutnya.
Ia mengatakan, dengan dampak covid-19 yang langsung memukul kesehatan dan perekonomian rakyat, sudah seharusnya prioritas anggaran dipergunakan untuk penanganan bencana.
"Terutama bagi warga miskin dan pelaku UMKM sebagai kalangan paling terdampak. Saya mengingatkan dan mendorong pemerintah agar konsisten mengalokasikan anggaran untuk membantu rakyat miskin, dan pelaku UMKM," tutupnya.
Editor : Redaksi
