Pantau Ketersediaan Solar di Padang, Andre Rosiade Ungkap Sejumlah Penyebab Kelangkaan

Anggota Komisi VI DPR RI meninjau keberadaan solar di sejumlah SPBU Padang. (Foto: Dok. Tim AR)
Anggota Komisi VI DPR RI meninjau keberadaan solar di sejumlah SPBU Padang. (Foto: Dok. Tim AR)

HALONUSA.COM – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Andre Rosiade menyebut sejumlah kendaraan tidak layak menerima solar bersubsidi dan mengungkap penyebab kelangkaan selama beberapa waktu belakangan.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Depo Pelabuhan Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di Teluk Kabung, Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (1/4/2022).

Pertama, kata Andre, lantaran banyaknya truk Over Dimension, Over Loading (ODOL) yang tidak berhak membeli solar subsidi ikut mengantre.

Bacaan Lainnya

“Padahal, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tidak boleh. Kemudian, diduga pemilik kendaraan memodifikasi mobil dari harusnya roda 10 menjadi roda enam agar bisa ikut antre,” ungkap Andre.

Seharusnya, kata Andre, mereka membeli solar tidak bersubsidi karena diduga untuk kebutuhan industri.

“Akibat dari tindakan mereka yang ikut antre membuat banyak solar subsidi yang pemakaiannya tidak tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Andre juga mengaku melihat banyak kendaraan mobil pribadi yang harganya mencapai Rp500 juta-an ikut antre, seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero dan sejenisnya yang turut membeli solar subsidi.

“Mereka ini tidak pantas mendapatkan solar subsidi. Untuk ini dibutuhkan ketegasan aparat untuk memastikan mereka tidak ikut lagi antre solar subsidi,” ucapnya.

Andre mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera mengeluarkan aturan agar pengusaha SPBU di bawah Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas menjual solar atau BBM subsidi dengan tepat sasaran.

“Ini tentunya bukan salah Pertamina, tapi ada aturan yang belum dilengkapi. Kami juga minta penegakan hukum yang lebih tegas,” kata anggota DPR asal Sumbar ini.

Terakhir, sebut Andre Rosiade, BPH Migas juga harus menambah kuota solar subsidi sesuai aturan Perpres nomor 191 tahun 2014.

“Kalau ini sudah dilakukan, tentu antrean dan kelangkaan solar subsidi bisa diatasi,” kata Andre Rosiade.

Pos terkait