Partai Demokrat Berhentikan Ilham Maulana untuk 2 Posisi, Mulyadi: Kami tak Ingin DPRD Padang Tersandera

Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. (Foto: Dok. Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana. (Foto: Dok. Istimewa)

“Dalam pakta integritas integritas, jika pimpinan partai di daerah terkena kasus, kami berhentikan sementara, kami naikkan Pelaksana Tugas (Plt)-kan sementara, sambil yang bersangkutan fokus bisa menghadapi proses hukum itu, jika tak terbukti kami kembalikan jabatannya,” katanya.

Seperti diketahui, Ilham Maulana terseret dugaan kasus korupsi dana pokok pikiran (pokir).

Dalam laporannya disebutkan bahwa Ilham diduga menyelewengkan dana pokir sehingga dilakukan penyelidikan. Dirinya dilaporkan masyarakat pada April 2021 silam.

Bacaan Lainnya

Dana pokir tahun 2020 itu dipersoalkan lantaran besaran yang diterima warga tak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan.

Sejatinya, masyarakat penerima mendapatkan uang Rp1,5 juta per kepala, namun beberapa di antaranya diminta mengembalikan uang sebesar Rp500 ribu.

Gugat Polisi

Di tengah perjalanan kasusnya, Ilham Maulana mempraperadilankan Polresta Padang terkait penetapan status tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Namun, Hakim menolak gugatan yang dilayangkan oleh Ilham Maulana terkait penetapan status dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pokok pikiran (pokir) tahun 2020.

Ilham Maulana menggugat Polresta Padang ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang atas status tersangka yang ditetapkan polisi kepadanya.

“Menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon,” kata Hakim tunggal PN Kelas IA Padang, Khairuluddin dalam sidang putusan, Senin (20/6/2022).

Baca juga: Buntut Dugaan Korupsi, Ilham Maulana Diberhentikan Sementara dari Ketua Demokrat Padang, Ini Penjelasannya

Hakim tunggal menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap politisi Partai Demokrat itu sudah sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedy Adriansyah Putra menyambut baik putusan hakim PN Kelas IA Padang.

“Sekarang kami fokus terhadap proses kasus dugaan penyelewengan dana pokir tahun anggaran 2020,” katanya.

Ia menerangkan proses kasusnya masih dalam tahap penyidikan, dan sekarang penyidik berupaya melengkapi berkas kasus untuk segera diserahkan ke pihak kejaksaan. (*)

Pos terkait