Pelaku UMKM Berjumlah 64,2 Juta dan Serap 117 Juta Pekerja

Pelaku UMKM Berjumlah 64,2 Juta dan Serap 117 Juta Pekerja
Ilustrasi jual beli. (Foto: Dok. Pixabay)
HALONUSA.COM - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyebut bahwa pelaku UMKM pada tahun 2018 berjumlah 64,2 juta.

Jumlah tersebut jika dipersentasekan sebanyak 99,99 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Sementara daya serap tenaga kerja UMKM tersebut sebanyak 117 juta pekerja atau 97 persen dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1 persen dan sisanya yakni 38,9 persen disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

"Ada disparitas yang tinggi antar pelaku usaha Indonesia, UMKM dan usaha besar. Padahal UMKM menjadi penyangga lapangan kerja dengan penyerapan 97 persen tenaga kerja," kata Anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Dirinya meminta, pelaku UMKM hendaknya dapat terus naik kelas sehingga usahanya semakin besar dan berkembang, untuk itu program inkubasi ini relevan untuk diselenggarakan.

"Saat ini usaha mikro dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial ekonomi. Usaha mikro dapat mencegah penduduk miskin menjadi semakin miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Dia mengatakan, usaha mikro yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga memberikan kontribusi mengurangi pengangguran jika mampu berkembang naik kelas usaha dan merekrut pegawai.

UJntuk dapat menaikkan rasio kewirausahaan seharusnya tidak menambah lagi usaha mikro maupun ultra mikro dan harus menaikkannya menjadi usaha kecil ataupun usaha menengah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 diharapkan jumlah wirausaha di Indonesia sebanyak 11,2 juta atau sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

Pada tahun 2022 ini, angkanya baru sebesar 3,47 persen dan cukup jauh bila dibandingkan dengan jumlah wirausaha di negara ASEAN lainnya, misal di Singapura yang mencapai 8,76 persen dari jumlah penduduk.

"Data-data di atas menunjukkan bahwa Indonesia cenderung membutuhkan peran inkubator untuk menjadi jembatan atau agregator pendamping bagi UMKM, calon wirausaha, dan wirausaha pemula dalam upaya mendukung pertumbuhan bisnis baru," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Nazwir, mengatakan, UMKM merupakan pejuang-pejuang kesejahteraan.

Nazwir mengatakan, jumlah UMKM di Sumbar sangat banyak, di mana hampir 90 persennya merupakan pelaku usaha mikro, sedangkan sisanya 10 persen lagi merupakan pelaku usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha besar.

"Pelaku usaha mikro di Sumbar paling banyak dengan aset Rp2 miliar ke bawah," katanya.

Nazwir mengeklaim bahwa Pemprov Sumbar mendorong pelaku usaha mikro untuk menjadi wirausaha tangguh.

"Pemerintah berupaya pada rentang tahun 2021-2026 mampu mewujudkan 100 ribu entrepreneur di Sumbar. Mereka identik dengan wirausaha tangguh," kata Nazwir.

Seorang wirausaha tangguh, katanya, dalam melakukan usahanya akan penuh dengan inovasi dan kreativitas, sehingga mampu menghasilkan usaha yang mempunyai nilai tambah.

"Jika suatu usaha sudah mempunyai nilai tambah, maka dengan sendirinya akan mendatangkan keuntungan bagi pelakunya," katanya.

Pemprov Sumbar mendorong perguruan tinggi membuka lembaga inkubator yang diharapkan dapat mendidik milenial di Sumbar untuk menjadi pengusaha tangguh.

"Kami mengajak akademisi atau perguruan tinggi untuk segera membentuk inkubator-inkubator. Yang saat ini sudah membentuk inkubator baru tiga perguruan tinggi, di antaranya Unand dan UNP," katanya.

Menurutnya, agar bisa bersaing, kapasitas dan kemampuan digitalisasi perlu ditingkatkan.

Dari data statistik tahun 2016, dari 593 ribu pelaku usaha di Sumbar, sebanyak 90 persennya punya kendala digitalisasi.

"Karena itu perlu peningkatan kapasitas dan kemampuan digitalisasinya," ujarnya.

Selain penguatan kapasitas dan kemampuan digitalisasi itu, bagaimana pelaku usaha ini dimudahkan mendapatkan bantuan modal dengan cara mendekatkannya dengan lembaga-lembaga pembiayaan.

"Mulai dari perbankan, CRS dan lain sebagainya. Tujuannya agar pelaku usaha ini mampu tumbuh dan berkembang," imbuhnya. (*)

Berita Lainnya

Index