Hal tersebut disampaikan Teddy saat bertemu dengan anggota DPR RI, Andre Rosiade, Selasa (2/8/2022).
Pertemuan itu membahas kelanjutan pembangunan tol Padang-Sicincin yang merupakan bagian dari tol Padang-Pekanbaru, Riau.
"Kami selalu siap membantu pembangunan di Sumbar dan itu telah kami lakukan sejak awal menjabat di saat program vaksinasi Covid-19 gencar dilaksanakan," kata Teddy.
Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang merupakan bagian dari tol Padang-Pekanbaru kembali dilakukan pertengahan Agustus 2022.
Kabar baik ini sudah sangat dinanti-nanti masyarakat Sumbar yang 'disiksa' macet parah selama libur Lebaran lalu.
Hal tersebut dipastikan Andre usai bertemu dan rapat dengan Direktur Operasi III PT Hutama Karya (HK) Koentjoro.
"Semua sudah dipersiapkan, tinggal menunggu kelengkapan saja," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Andre Rosiade mengatakan, dalam pertemuan dengan Hutama Karya itu, Koentjoro telah menugaskan Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai pelaksana untuk memulai pengerjaan.
"Kami diminta kembali mengingatkan Pemprov Sumbar mempercepat penuntasan pembebasan lahan yang katanya masih 54 persen," katanya.
Baca juga: Percepat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Andre Rosiade Minta Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan
Andre Rosiade memastikan terus mengawal dan fokus memastikan jalan tol Sumbar tuntas karena sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat.
Apalagi ini merupakan tugas Andre Rosiade sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Sumbar.
"Untuk itu kami mengharapkan pembebasan lahan segera dikebut oleh Pemprov Sumbar," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Penyelesaian Beragam
Dalam rapat koordinasi terkait tol yang dipimpin Gubernur Sumbar, Mahyeldi terungkap sebanyak 571 bidang lahan belum tuntas di ruas Padang-Sicincin.
Dalam rapat tersebut terungkap, 571 bidang lahan tersebut berada dalam perkembangan penyelesaian yang beragam.
Di antaranya, 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal.
Selain itu juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang dalam proses SPP ke LMAN.
Gubernur mendesak pihak terkait menyelesaikan persoalan pembebasan 571 bidang lahan tersebut agar PT Hutama Karya bisa segera bekerja.
Baca juga: UU Cipta Kerja Bisa ‘Selamatkan’ Aparat Pertanahan, Ini Penjelasannya
Mahyeldi meminta penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan agar tidak menyulitkan pekerjaan fisik.
"Pembebasan persil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 kilometer dari 20,5 kilometer. Masalahnya apa ? Kalau dari 571 persil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kami targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada perencanaan waktu yang jelas," tuturnya. (*)
.jpg)
