Pengelolaan Kas Daerah, Hidayat : Pak Gubernur, Jangan Runtuhkan Kepercayaan dan Moril Bank Nagari!

Ketua Alumni FIB UNAND Hidayat
Ketua Alumni FIB UNAND Hidayat

Selama ini jelas Hidayat, berdasarkan kerjasama antara Pemrov Sumbar dan Bank Nagari soal Pelayanan Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka transaksi keuangan yang dilakukan Pemrov dilayani oleh Bank Nagari.

“Jika kerjasama ini dialihkan ke Bank Mandiri, apakah itu seluruhnya atau sebagian misalnya maka berarti Gubernur berpotensi mencederai kepercayaan kepada Bank Nagari sebagai bank milik daerah yang kinerjanya selalu bertumbuh. Sebagi informasi, untuk deviden tahun 2021,  Bank Nagari memberikan setoran ke kas Pemrov Sumbar sebesar Rp91,026 miliar dan untuk kabupaten kota Se Sumbar sebesar Rp116,737 miliar yang terbagi sesuai komposisi besaran penyertaan modal masing masing Kabupaten Kota.

Sedangkan untuk 2022 diproyeksikan naik menjadi Rp102,5 miliar untuk Pemrov saja dan lebih kurang Rp129,4 miliar untuk Kabupaten dan Kota,” terang Hidayat.

Bacaan Lainnya

Kemudian, dampak lain kerjasama dengan Bank Mandiri ini bila diteruskan bakal membuat kinerja keuangan Bank Nagari turun sehingga pendapatan daerah juga turun. “Apakah itu yang diinginkan Gubernur. Ingat ya, Bank Nagari itu sudah ada sebelum Gubernur Mahyeldi jadi Gubernur Sumbar yang baru menjabat dua tahun ini. Bank Nagari punya sejarah jatuh bangun yang panjang dari beberapa Gubernur sebelumnya sehinggga saat ini mampu membukukan aset lebih kurang Rp29 triliun.

Berdasarkan data saat rapat kerja dengan Bank Nagari, dari sisi kinerja, laba Bank Nagari pada 2020 mencapai Rp330,25 miliar, naik jadi Rp408,72 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan laba bersih mencapai Rp463,94 miliar pada tahun 2022 yang sedang berjalan saat ini.

“Jadi, tolong jangan hancurkan moril bank milik daerah dan bank kebanggaan Sumbar yang sedang bertumbuh sehat ini pak Gubernur. Ingat, dari sekian BUMD milik Pemrov Sumbar, hanya Bank Nagari yang sehat dan memberikan keuntungan kepada pendapatan daerah. Sementara BUMD yang merugi seperti PT Garfika, PT Balirung tidak terlihat ada upaya Saudara Gubernur untuk mengurusnya jadi sehat. Ingat, amanah sebagai Kepala Daerah adalah menjaga, merawat dan mengelola dengan baik atas aset aset Pemda yang diwariskan oleh para pemimpin daerah sebelumnya. Itu amanah konstitusi selain amanah moril yang mesti dilakukan bersama sama termasuk dengan DPRD Sumbar,” kata Hidayat.

Pos terkait