Perjalanan PTM di Padang, dari Tatap Ponsel ke Tatap Muka dan Sempat Gaduh

Perjalanan PTM di Padang, dari Tatap Ponsel ke Tatap Muka dan Sempat Gaduh
Seorang siswa masuk sekolah menggunakan seragam (ilustrasi)|Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, Arfian. (Foto: Dok. Muhammad Aidil)
HALONUSA.COM - Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Padang resmi diberlakukan mulai Kamis (21/10/2021) setelah sekian lama belajar secara online.

Keputusan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) nomor 421.1/7422/Dikbud/Dikdas.01/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Kebijakan penggunaan kembali seragam sekolah untuk pelajar pasca Kota Padang sudah turun ke level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"PTM terbatas dimulai hari Kamis (21/10/2021)," kata Kadis Dikbud Kota Padang, Habibul Fuadi, Rabu (20/10/2021).

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan sejumlah langkah untuk menurunkan lagi status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Target Pemko Padang Usai Dinyatakan Berstatus PPKM Level 2

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Padang, Feri Mulyani Hamid mengatakan, bahwa pihaknya menargetkan menjadikan Kota Padang berstatus PPKM Level 1.

"Salah satu syaratnya adalah capaian vaksinasi Covid-19 harus di atas angka 60 persen," katanya, Selasa (19/10/2021).

Selain itu, katanya, terdapat enam indikator yang harus bisa dipenuhi untuk kembali menurunkan level, yakni jumlah kasus konfirmasi positif, rawat inap di rumah sakit.

Kemudian, penurunan angka kematian, peningkatan jumlah testing, tracing dan treatment.

"Secara keseluruhan enam indikator itu membaik, kecuali tracing, itu yang harus kami tingkatkan," katanya.

Penyebab turunnya status PPKM Level 4 di Kota Padang menjadi level 2 karena jumlah masyarakat yang divaksin sudah mencapai 49,4 persen.

Jika dikalkulasikan jumlah masyarakat yang sudah divaksin berjumlah 356.207 jiwa dari target 726 ribu orang.

Berikut rangkaian permasalahan pembelajaran tatap muka di Kota Padang yang sempat bikin gaduh di tengah masyarakat.

Bergonta-ganti

Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai kebijakan pembelajaran tatap muka yang bergonta-ganti dalam satu hari.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberlakukan satu kebijakan seperti lagu Syahrini, ‘Maju Mundur Cantik’.

“Kebijakannya berubah-ubah, seharusnya jangan plin-plan,” katanya.

https://halonusa.com/polemik-belajar-tatap-muka-di-padang-politisi-ppp-seperti-lagu-syahrini/

Menurutnya, di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu tidak semua pihak bisa disenangkan dan dimenangkan.

“Wali Kota itu bukan alat pemuas, artinya kebijakan yang dikeluarkan tentu yang terbaik dari yang baik,” katanya.

Dia juga menyebut, koordinasi antara pemangku kepentingan di dalam sosialisasi dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Padang sangat lemah.

“Dampaknya ke orang tua, siswa dan para guru, bahkan saya sendiri sebagai orang tua juga dibuat bingung olehnya,” katanya.

Bukan Pertama Kali

Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai kebijakan pembelajaran tatap muka yang bergonta-ganti dalam satu hari.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberlakukan satu kebijakan seperti lagu Syahrini, ‘Maju Mundur Cantik’.

[caption id="attachment_12717" align="alignnone" width="960"]Ketua DPC PPP Padang, Maidestal Hari Mahesa (kiri). (Foto: Dok. Facebook/Maidestal Hari Mahesa) Ketua DPC PPP Padang, Maidestal Hari Mahesa (kiri). (Foto: Dok. Facebook/Maidestal Hari Mahesa)[/caption]

Menurutnya, kebijakan Pemko Padang yang terkesan plin-plan tersebut bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, pernah dikeluarkan izin beribadah di rumah ibadah, lalu dicabut namun kembali diberlakukan izin.

“Bukan kali pertama kok kejadian seperti ini, seharusnya Wali Kota evaluasi dan mempelajari setiap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan,” ujarnya.

Jubir Komunikatif

Sementara itu, Pakar Pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Dr Muhammad Kosim memberikan solusi kepada Pemko Padang agar tak selalu membuat kebijakan gaduh, terutama di bidang pendidikan.

“Seharusnya, Pemko Padang ini punya Juru Bicara (Jubir) yang lebih komunikatif, agar kebijakan yang dikeluarkan itu tak merugikan orang banyak,” katanya.

Selain itu, katanya, para guru juga dibekali dengan kemampuan mumpuni ketika belajar daring dilaksanakan.

“Kasihan para guru ini, kasihan juga para murid, bagaimana mereka bisa pintar terus kalau selalu begini saja,” ujarnya.

Kelompok Belajar

Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Negeri Padang, Erian Joni menyebut kebijakan yang dikeluarkan Pemko Padang sangat kontradiksi.

Di satu sisi, pemerintah melarang belajar tatap muka, namun di sisi lain, anak-anak dilarang tanpa seragam sekolah.

“Kalau belajar di sekolah pada jam sekolah yah seharusnya pakai baju sekolah, karena itu pendidikan formal,” katanya.

[caption id="attachment_12140" align="alignnone" width="600"]Pembelajaran Tatap Muka SMPN 1 Padang. (Foto: Dok. Putra Aksara) Pembelajaran Tatap Muka SMPN 1 Padang. (Foto: Dok. Putra Aksara)[/caption]

Jika Pemko Padang tetap ‘ngotot’ ingin melaksanakan belajar tatap muka, katanya, maka dikemas secara informal ke dalam bentuk kelompok belajar.

“Sehingga tidak terkesan resistensi pada kebijakan perpanjangan PPKM Level 4,” katanya.

Dirinya memaklumi faktor Kota Padang masih berstatus PPKM Level 4 akibat rendahnya capaian vaksinasi warga Kota Padang.

“Namun, masyarakat menuntut khususnya kalangan dunia pendidikan untuk belajar secara hybrid atau tatap muka, karena daerah lain di Sumbar sudah melakukan itu,” katanya.

Sudah Salah Niat

Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri angkat bicara terkait siswa belajar menggunakan baju bebas di Kota Padang

Dia menuding kebijakan yang diambil oleh Pemko Padang tersebut sudah mempunyai niat yang salah.

“Ini niatnya sudah salah,” katanya.

[caption id="attachment_12085" align="alignnone" width="900"]Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri. (Foto: Dok. UNP) Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri. (Foto: Dok. UNP)[/caption]

Seharusnya, kata Ganefri, Pemerintah Daerah (Pemda) atau pihak sekolah harus melakukan edukasi ke masyarakat.

Seperti, memastikan pembelajaran tatap muka harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), wajib memakai masker. Sekolah, katanya harus menyediakan masker bagi siswa yang tidak memilikinya.

“Yang penting bukan pakaiannya, tetapi bagaimana siswa mematuhi prokes,” katanya.

Baca juga: Padang Sekolah Tatap Muka Tanpa Seragam, Ganefri: Ini Niatnya Sudah Salah

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Arfian menyebut sekolah tatap muka tak dihentikan.

“Boleh berkegiatan di sekolah tapi di dalam kelas hanya sekitar satu jam saja di dalam kelas,” kata Arfian.

Arfian mengatakan, anak-anak dianjurkan ke sekolah tidak menggunakan seragam mulai Rabu (6/10/2021).

“Kita tetap ke sekolah tapi tidak menggunakan seragam sekolah, pakai baju biasa saja,” ungkapnya.

Kesepakatan pembelajaran tatap muka telah disepakati bersama Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Sudah kami sepakati dengan Dinas pendidikan, surat edaran yang sudah ditandatangani sebelumnya direvisi,” katanya.

‘Bertandang’ ke Bali

Gaduh kebijakan belajar tatap muka di Kota Padang sepanjang Selasa (5/10/2021) di saat Wali Kota ‘bertandang’ ke Provinsi Bali.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kota Padang, Amrizal Rengganis angkat bicara.

Baca juga: Gaduh Kebijakan Belajar Tatap Muka di Padang Saat Wako ‘Bertandang’ ke Bali

“Kalau kami dari Pemko Padang ada studi banding soal sampah dari Dinas Lingkungan Hidup,” katanya dihubungi via telepon.

Di lain sisi, warga Kota Padang buncah lantaran kebijakan belajar tatap muka berubah-ubah dalam satu hari.

Betapa tidak, dalam sehari, Selasa (5/10/2021), tiga kali berubah kebijakan penerapan pembelajaran bagi siswa di Kota Padang.

[caption id="attachment_12139" align="alignnone" width="600"]Pembelajaran Tatap Muka SMPN 1 Padang (Foto: Putra Aksara) Pembelajaran Tatap Muka SMPN 1 Padang (Foto: Putra Aksara)[/caption]

Awalnya belajar tatap muka tanpa seragam, berubah ke daring, kembali lagi tatap muka tanpa seragam.

Diketahui, Pemko Padang sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (4/10/2021) setelah sekian lama daring.

Pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan karena Pemko Padang yakin bahwa PPKM akan turun level.

Tapi nyatanya, Pemerintah Pusat memperpanjang PPKM Level 4, mulai 5 Oktober sampai 18 Oktober 2021.

Lalu, Pemko mengeluarkan kebijakan baru setelah PPKM Level 4 di Padang kembali diperpanjang.

Ada tiga kebijakan yang saling membantah satu sama lainnya.

Kebijakan Pertama

Pada Selasa pagi, Penjabat Sekda Kota Padang, Arfian mengeluarkan pernyataan, bahwa sekolah tatap muka di Padang tetap dilanjutkan, tapi tanpa menggunakan seragam alias pakaian bebas.

https://halonusa.com/agar-tak-ketahuan-saat-ppkm-level-4-siswa-pakai-baju-bebas-saat-sekolah/

Kata dia, keefektifan pembelajaran tatap muka tanpa seragam itu dimulai Rabu (6/10/2021) dan berlaku untuk seluruh sekolah yang ada di Kota Padang.

“Sekolah tatap muka, kami berhentikan, tidak. Anak-anak boleh bersekolah. Boleh berkegiatan di sekolah tapi di dalam kelas hanya sekitar satu jam saja di dalam kelas,” kata Arfian.

[caption id="attachment_14201" align="alignnone" width="1000"]Penjabat Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Arfian. (Foto: Dok. Muhammad Aidil) Penjabat Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Padang, Arfian. (Foto: Dok. Muhammad Aidil)[/caption]

Arfian melanjutkan, anak-anak dianjurkan ke sekolah tidak menggunakan seragam.

“Kita tetap ke sekolah tapi tidak menggunakan seragam sekolah, pakai baju biasa saja,” ungkap Arfian.

Dia mengklaim, kesepakatan pembelajaran tatap muka telah disepakati bersama Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Sudah kami sepakati dengan dinas pendidikan, siang ini pak Habibul Fuadi akan merevisi surat edaran yang sudah ditandatangani sebelumnya,” kata Arfian.

Kebijakan Kedua

Sempat gaduh terkait pembelajaran tatap muka tanpa seragam, Pemko Padang akhirnya mengembalikan belajar secara online.

Kebijakan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran (SE) nomor 421.1/6985/Dikbud/Dikdas.01/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

SE tersebut menyebut tentang Penundaan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Semester Ganjil tahun pelajaran 2021/2022 di masa Pandemi Covid-19.

“Terhitung tanggal 6-18 Oktober 2021, kegiatan pembelajaran dilakukan secara online,” kata Kadis Pendidikan Padang, Habibul Fuadi.

Baca juga: 3 Kali Sehari Berubah Kebijakan Pemko Padang, Endingnya Kembali Sekolah Tatap Muka

Sekolah bisa melayani siswa untuk hadir di sekolah dalam rangka konsultasi atau bimbingan belajar jika kesulitan.

“Dalam hal ini, sekolah bisa mengatur jadwal pertemuan dengan tetap memperhatikan prokes,” ujarnya.

Ketika belajar tatap muka dilaksanakan, sekolah harus mempersiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan (prokes).

Kemudian melakukan vaksinasi kepada siswa yang berusia 12 tahun ke atas.

“Tenaga pendidik yang belum divaksin agar dapat melaksanakan vaksinasi dan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk divaksin,” katanya.

Kebijakan Ketiga

Pemerintah Kota Padang kembali mengeluarkan kebijakan baru. Kali ini, untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tanpa seragam, seperti kebijakan pertama.

Kabag Prokopim, Kota Padang, Amrizal Rengganis mengatakan, bahwa besok Kota Padang tetap melaksanakan sekolah tatap muka.

“Tadi Kadisdik sudah meralat SE yang menyatakan kembali belajar daring (Kebijakan Kedua) dengan melaksanakan sekolah tatap muka dengan tidak menggunakan pakaian seragam,” katanya.

Diketahui, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 tentang PPKM level 3 dan 4 Covid-19 dalam pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh dan maksimal 25 persen pendidik dan atau tenaga kependidikan pada satuan masing-masing pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis assessment nasional.

[caption id="attachment_12066" align="alignnone" width="2560"]Ilustrasi belajar tatap muka. (Foto: Putra Aksara) Ilustrasi belajar tatap muka. (Foto: Putra Aksara)[/caption]

Adapun berdasarkan keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, Nomor 440-717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Dalam instruksi menuangkan sebagai berikut: Pembelajaran tatap muka dengan aturan kapasitas maksimal 50 persen berlaku pada satuan pendidikan sekolah dasar, dan menengah serta universitas dengan kriteria Level 3.

Bahkan, pada saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan jumlah kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia, di mana kenaikan positivity rate terjadi di Kota Padang, Banjarmasin, dan Balikpapan.

“Target pemeriksaan tercapai di 7 kabupaten kota, 3 kabupaten kota yang tidak mencapai adalah Aceh Tamiang dan Bulungan,” ungkap Airlangga.

(*)

Berita Lainnya

Index