HALONUSA.COM – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Toni Harmanto diminta mundur oleh sejumlah masyarakat karena dugaan kasus mafia tanah.
Padahal sebelumnya, pria kelahiran Jakarta ini pernah sukses mengungkap kasus persoalan tanah semasa menjabat Kapolda Sumatera Barat (Sumbar).
Bahkan permintaan copot Kapolda Sumsel itu menjadi trending topik di media sosial (Medsos) Twitter.
“CAKEP BANGET POLDA SUMSEL.. ulah lu pada nih gila yaaak polisi disana tanah milik sendiri, ditangkep, diekspos, dituduh mafia terus dilepas ?? cari cuan ga gitu juga bos,” tulis akun @punyacibi.
Bahkan, akun japap_06 menyamakan perbuatan Toni Harmanto semasa menjabat Kapolda Sumbar.
“Dulu sumbar eh sumsel juga gitu !!! Mafia tanah gak akan hilang kalo Kapolda Sumsel aja trima cuan dan malah kriminalisasi pemilik tanah. Pak Kapolri, tindak anakmu!,” tulis akun tersebut.
“Kapolda Sumsel gak beres, pemilik tanah sah malah diperas. Mafia tanah yang asli malah ditimang-timang! Cuan dari rakyat kurang pa gimana?,” kata akun lainnya, @taufik_walker.
Menyikapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Sumsel mengeklaim bahwa polisi telah melakukan penanganan kasus sesuai prosedur dan profesional.
“Termasuk kasus tanah, Kapolda (Sumsel) bekerja secara profesional dalam menanganinya,” katanya.
Terkait hastag #copotkapoldasumsel yang menjadi pembicaraan di Twitter, Supriadi menyerahkan seluruhnya ke pimpinan.
“Itukan orang yang minta (copot), terpenting beliau profesional. Namanya orang minta, yang menilai nantinya kan pimpinan. Beliau kerja atau tidak, kan gitu. Tapi yang penting beliau bekerja secara profesional,” katanya.
Supriadi pun membela pimpinannya tersebut dengan mengatakan bahwa Kapolda Toni telah membentuk Satgas Mafia Tanah yang melibatkan instansi lainnya yang terkait, seperti BPN, Kejaksaan dan Polda Sumsel sendiri.
Sebagai Kapolda, Irjen Pol Toni Harmanto telah memberi perhatian khusus terhadap kasus tersebut. Bahkan Irjen Pol Toni Harmanto juga sudah membentuk Satgas mafia tanah dengan melibatkan stakeholder terkait.
