Pesisir Selatan Serahkan LKPD ke BPK, Berharap WTP

×

Pesisir Selatan Serahkan LKPD ke BPK, Berharap WTP

Bagikan berita
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah menyerankan bundelan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/3/2021).
Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah menyerankan bundelan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/3/2021).

HALONUSA.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) yang ia pimpin bersama bupati bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Itu terungkap ketika dirinya bersama empat pejabat kepala daerah lainnya di Sumatera Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Yunesti Rusma Yul Anwar Resmi Sebagai Ketua Dekranasda Pesisir Selatan

Menurutnya, Pemkab Pesisir Selatan sangat disiplin dalam penataan anggaran serta pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga:

"LKPD disusun berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel," kata Rudi Hariyansyah.

Penyerahan LKPD tahun 2020 dilaksanakan bersamaan dengan empat kabupaten/kota lainnya, dan diterima langsung oleh Plh. Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Nofemris.

Baca juga: Kapal Tonda Nelayan di Pesisir Selatan Kandas di Muara, Waspada Gelombang Kamis Besok

Pada kesempatan itu, Wabup Rudi, didampingi Plh. Sekda Emirda Ziswati, Plt. Inspektur, Rusdiyanto, dan Kepala BPKD Pesisir Selatan, Suhandri.

Plh. Kepala BPK RI Provinsi Sumatera Barat, Nofemris menilaikepala daerah memiliki komitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Ia pun berharap kesiapan dari pemerintah daerah terkait dengan aset, akuntasi, tetapi dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab BPKD tetapi juga seluruh perangkat daerah. (vh)

Editor : Redaksi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini