Polemik Belajar Tatap Muka di Padang, Politisi PPP: Seperti Lagu Syahrini

HALONUSA.COM - Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menilai kebijakan pembelajaran tatap muka yang bergonta-ganti dalam satu hari. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemko) Padang memberlakukan satu kebijakan seperti lagu Syahrini, 'Maju Mundur Cantik'. "Kebijakannya berubah-ubah, seharusnya jangan plin-plan," katanya saat ditemui Halonusa.com, Rabu (6/10/2021). Menurutnya, di setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu tidak semua pihak bisa disenangkan dan dimenangkan. "Wali Kota itu bukan alat pemuas, artinya kebijakan yang dikeluarkan tentu yang terbaik dari yang baik," katanya. Dia juga menyebut, koordinasi antara pemangku kepentingan di dalam sosialisasi dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Padang sangat lemah. "Dampaknya ke orang tua, siswa dan para guru, bahkan saya sendiri sebagai orang tua juga dibuat bingung olehnya," katanya. Bukan Pertama Kali Menurutnya, kebijakan Pemko Padang yang terkesan plin-plan tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, pernah dikeluarkan izin beribadah di rumah ibadah, lalu dicabut namun kembali diberlakukan izin. "Bukan kali pertama kok kejadian seperti ini, seharusnya Wali Kota evaluasi dan mempelajari setiap kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan," ujarnya. Jubir Komunikatif Sementara itu, Pakar Pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Dr Muhammad Kosim memberikan solusi kepada Pemko Padang agar tak selalu membuat kebijakan gaduh, terutama di bidang pendidikan. "Seharusnya, Pemko Padang ini punya Juru Bicara (Jubir) yang lebih komunikatif, agar kebijakan yang dikeluarkan itu tak merugikan orang banyak," katanya. Selain itu, katanya, para guru juga dibekali dengan kemampuan mumpuni ketika belajar daring dilaksanakan. "Kasihan para guru ini, kasihan juga para murid, bagaimana mereka bisa pintar terus kalau selalu begini saja," ujarnya. Kelompok Belajar Sementara itu, Sosiolog dari Universitas Negeri Padang, Erian Joni menyebut kebijakan yang dikeluarkan Pemko Padang sangat kontradiksi. Di satu sisi, pemerintah melarang belajar tatap muka, namun di sisi lain, anak-anak dilarang tanpa seragam sekolah. "Kalau belajar di sekolah pada jam sekolah yah seharusnya pakai baju sekolah, karena itu pendidikan formal," katanya. Jika Pemko Padang tetap 'ngotot' ingin melaksanakan belajar tatap muka, katanya, maka dikemas secara informal ke dalam bentuk kelompok belajar. "Sehingga tidak terkesan resistensi pada kebijakan perpanjangan PPKM Level 4," katanya. Dirinya memaklumi faktor Kota Padang masih berstatus PPKM Level 4 akibat rendahnya capaian vaksinasi warga Kota Padang. "Namun, masyarakat menuntut khususnya kalangan dunia pendidikan untuk belajar secara hybrid atau tatap muka, karena daerah lain di Sumbar sudah melakukan itu," katanya. Sudah Salah Niat Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri angkat bicara terkait siswa belajar menggunakan baju bebas di Kota Padang Dia menuding kebijakan yang diambil oleh Pemko Padang tersebut sudah mempunyai niat yang salah. "Ini niatnya sudah salah," katanya. [caption id="attachment_12085" align="alignnone" width="900"] Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Ganefri. (Foto: Dok. UNP)[/caption] Seharusnya, kata Ganefri, Pemerintah Daerah (Pemda) atau pihak sekolah harus melakukan edukasi ke masyarakat. Seperti, memastikan pembelajaran tatap muka harus mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes), wajib memakai masker. Sekolah, katanya harus menyediakan masker bagi siswa yang tidak memilikinya. "Yang penting bukan pakaiannya, tetapi bagaimana siswa mematuhi prokes," katanya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Arfian menyebut sekolah tatap muka tak dihentikan. "Boleh berkegiatan di sekolah tapi di dalam kelas hanya sekitar satu jam saja di dalam kelas,” kata Arfian. Arfian mengatakan, anak-anak dianjurkan ke sekolah tidak menggunakan seragam mulai Rabu (6/10/2021). "Kita tetap ke sekolah tapi tidak menggunakan seragam sekolah, pakai baju biasa saja," ungkapnya. Kesepakatan pembelajaran tatap muka telah disepakati bersama Dinas Pendidikan Kota Padang. "Sudah kami sepakati dengan Dinas pendidikan, surat edaran yang sudah ditandatangani sebelumnya direvisi," katanya. 'Bertandang' ke Bali Gaduh kebijakan belajar tatap muka di Kota Padang sepanjang Selasa (5/10/2021) di saat Wali Kota 'bertandang' ke Provinsi Bali. Hal tersebut terlihat dari akun Instagram anggota DPRD Padang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Irawati Meuraksa.