HALONUSA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan tidak setuju jika Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah satu kementrian.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III bidang Polilik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni.
Ia menyatakan bahwa institusi Polri harus berada langsung di bawah komando Presiden RI.
Ia mengatakan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.
"Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang yang strategis ini berada di bawah sebuah kementerian. Padahal kita tahu, kementerian itu banyak diisi oleh politisi,” katanya.
Ia menyatakan bahwa dirinya tidak setuju jika Kepolisian berada di bawah satu Kementrian, karena ada beberapa pertimbangan.
“Saya tidak setuju dengan usulan agar Polri berada di bawah kementerian apapun itu. Karena seperti yang kita tahu, polisi dengan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita perlu memastikan bahwa lembaga ini profesional dan independen,” katanya.Ketidak setujuannya itu karena ia menilai jabatan menteri adalah posisi politik. Sehingga tidak ingin Polri menjadi alat politik.
“Jangan sampai polisi jadi alat politik. Karenanya bagi saya, struktur dan garis komando yang sudah ada sekarang itu sudah tepat,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo mengatakan masalah keamanan selama ini juga masuk dalam pekerjaan Kementerian Dalam Negeri. Namun, karena tugas dan beban Mendagri sudah terlalu banyak, ia menilai perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri dengan Polri berada di bawah naungannya.
Editor : Redaksi
