Andre menyebut proposal pembangunan jembatan layang (fly over) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kepada Pemerintah Pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditolak, sehingga harus ada alternatif supaya tidak lagi memakan korban.
"Karena proposal Pemprov Sumbar ditolak, kami sebagai anggota dewan dari Sumbar harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan jalan Sitinjau Lauik. Kami dengan meminta bantuan kepada Hutama Karya yang menjadi mitra kami di Komisi VI DPR RI," kata Andre Rosiade saat meninjau jalur Sitinjau Lauik, Sabtu (27/8/2022) bersama Direktur Operasi III HK, Koentjoro, Dirut PT Semen Padang, Asri Muchtar dan Direktur Operasional PTSP, Indrieffouny Indra.
Andre Rosiade telah meminta HK untuk mengajukan proposal ke Kementerian PUPR, mulai dari menawarkan konsep Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan persoalan Sitinjau Lauik.
Kemudian, membuat proposal melalui Dirjen Bina Marga PUPR, dan HK yang akan maju sebagai investor dan kontraktor pembangunan.
"Nanti oleh pemerintah akan dicicil pembayarannya 10 hingga 15 tahun. Alhamdulillah, aspirasi kami mewakili masyarakat Sumbar diterima oleh Direksi HK, baik Direktur Utama HK, pak Budi Harto dan Direktur Operasi III, pak Koentjoro. Mereka mengajukan proposal dan berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga. Alhamdulillah sudah mendapatkan lampu hijau," katanya.
Andre berharap tender KPBU ini bisa dilaksanakan pada Januari 2023 dan memulai proses konstruksi atas restu Kementerian PUPR akan dimulai pada Juni 2023.
"Dengan harapan Juni atau Juli 2024, sebelum Andre Rosiade lengser di periode pertamanya sebagai anggota DPR RI asal Sumbar, persoalan jalur Sitinjau Lauik dapat selesai," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Andre juga telah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait persoalan ini dan mendapatkan kabar baik.
Kementerian juga melihat solusi yang sama untuk mengurangi kecelakaan di jalur ekstrem itu.
"In shaa Allah semua pihak telah memberikan respon yang baik terkait hal ini," kata Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sementara itu, Direktur Operasi III HK Koentjoro, mengakui didatangi Andre Rosiade meminta dicarikan solusi masalah tikungan tajam berbahaya di Sitinjau Laut.
Koentjoro melihat tikungan di tanjakan di jalur Sitinjau Lauik sangat tajam yang sangat membahayakan pengguna jalan.
"Kami dari HK akan mengajukan proposal KPBU ke Kementerian PUPR untuk menjelaskan desain pembangunan yang akan dilakukan. Nantinya, pemerintah akan melakukan pembayaran secara bertahap kepada Hutama Karya," katanya usai menghadiri pemukulan gong tanda dimulainya kembali pembangunan tol Padang-Sicincin yang telah mangkrak selama 1,5 tahun.
Koentjoro menyebut pembangunan yang akan dilakukan Hutama Karya di Sitinjau Lauik tidak bisa terburu-buru lantaran harus berhati-hati. Dengan target pertengahan tahun depan dimulai dan selesai pertengahan tahun 2024.
"Kami ucapkan terima kasih kepada pak Andre Rosiade atas dukungannya selama ini kepada kami. Kami akan mengamankan beberapa titik rawan saja. Untuk penilaian kasar proyek ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun," kata Koentjoro.
Sebelumnya diketahui, pemerintah pusat menolak rencana pembangunan jalan Fly Over di Sitinjau Laut yang diajukan Pemprov Sumbar.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, rencana tersebut akan menelan anggaran yang cukup besar.
"Tujuan pembangunan Flyover untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan. Namun karena butuh biaya yang cukup besar, belum bisa diterima," ujarnya beberapa waktu lalu. (*)
Baca juga:
https://halonusa.com/resmikan-lagi-pembangunan-jalan-tol-padang-sicincin-andre-rosiade-sempat-minta-maaf-karena-hal-ini/
