HALONUSA.COM - Untuk pemulihan perekonomian Nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan agar memudahkan akses permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengatakan, hal ersebut harus dilakukan dengan strategi yang menerapkan berbagai terobosan serta diikuti aksi-aksi yang serius.
Diketahui, pelaku usaha UMKM di Tanah Air jumlahnya sangat besar, namun hingga saat ini porsi kreditnya di perbankan masih berkutat di kisaran 20 persen saja.
"Di tahun 2024, kredit di perbankan bisa mencapai 30 persen porsi untuk UMKM kita. Untuk bisa sampai ke angka tersebut, kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti aksi-aksi yang serius, konsisten, dan berkelanjutan," katanya.
Ia menegaskan agar seluruh urusan dalam perkreditan untuk UMKM dipermudah dan tidak dipersulit lagi.
"Tidak boleh lagi ada cerita misalnya akses kredit yang sulit, akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal yang sulit, UMKM yang kesulitan mengakses permodalan, korporasi yang sulit mengakses permodalan, ini harus bisa kita permudah dan bisa kita percepat sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi generasi muda yang memulai usaha dan juga UMKM untuk mengembangkan usaha, atau memperbesar skala usahanya," lanjutnya.
Menurutnya, UMKM bisa menjadi komponen penting untuk pemulihan ekonomi nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam mengatasi persoalan _bottleneck supply chain_ akibat tingginya tren kenaikan permintaan yang belum mampu dipenuhi para pemasuk karena belum pulihnya rantai pasok global."Keberhasilan UMKM bertransformasi di masa pandemi bisa menjadi modal awal yang penting untuk membawa mereka naik kelas, ke tingkat, ke level yang lebih tinggi, dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang sedang kita lakukan," lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih terus akan terus dipacu dan dilanjutkan dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri. Hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang juga akan terus ditingkatkan.
"Bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita stop, bauksit akan kita stop, tembaga akan kita stop, timah akan kita stop, emas akan kita stop untuk tidak diekspor dalam bentuk _raw material_ atau bahan mentah," katanya.
Editor : Redaksi
