Rekam Jejak Ribut-ribut Satpol PP Padang dengan PKL, Adu Kuat hingga Dampak Sosial yang Ditimbulkan

Ribut-ribut pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang dengan Satpol PP. (Foto: Dok. Istimewa)

HALONUSA.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menjadi sorotan usai aksi penertiban yang dilakukan oleh instansi penegak peraturan daerah (Perda) tersebut terkesan ‘panas’ beberapa waktu belakangan.

Terbaru, Satpol PP dilaporkan salah seorang yang mengaku mendapatkan intervensi saat penertiban petugas berakhir ricuh di kawasan Pantai Padang pada Rabu (17/8/2022) malam.

Bacaan Lainnya

Penertiban yang berakhir bentrok itu sempat direkam dan didokumentasikan oleh salah seorang perempuan bernama Sarah, 23 tahun.

Sarah mengaku ditarik dan dicekik oleh oknum penegak Perda tersebut.

“Tiga anggota Satpol PP menghampiri saya dan melarang mengambil dokumentasi, dengan alasan saya bukan Jurnalis,” ucap Sarah dalam keterangan tertulis yang diterima Halonusa.com dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Jumat (19/8/2022).

Sementara itu, Ketua LBH Pers Kota Padang, Aulia Rizal menilai anggota Satpol PP Kota Padang keliru jika memandang tindakan merekam atau mendokumentasikan yang dilakukan Sarah hanya boleh dilakukan oleh Jurnalis semata.

“Tindakan pendokumentasian yang merupakan bagian dari hak atas informasi dalam peristiwa tersebut, sejatinya dilindungi dan dijamin oleh konstitusi,” kata Aulia Rizal.

Di dalam Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Aparat perlu memahami bahwa konteks peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut dialamatkan kepada ‘setiap orang’.

“Artinya, hak ini tidak hanya berlaku terhadap jurnalis saja,” katanya.

Aulia mengatakan, tindakan pendokumentasian yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap aparat, pejabat atau institusi negara, atau penyelenggara negara lainnya, adalah bagian dari partisipasi warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara agar semakin dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Hal tersebut sejalan dengan amanat normatif yang dimandatkan dalam sejumlah aturan perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam penjelasan UU nomor 14 tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik.

“Melarang warga atau masyarakat dalam melakukan pendokumentasian terhadap proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara lainnya, tidak hanya mengebiri partisipasi masyarakat dalam konteks mendorong penyelenggaraan negara yang akuntabel, namun juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi,” katanya.

Kaum Terpelajar

Kepala Satpol PP Kota Padang, Mursalim mengatakan, pihaknya memang mengamankan seorang wanita karena dianggap sebagai provokator agar terjadi keributan dalam penertiban tersebut.

Mursalim menjelaskan, wanita itu mengaku sebagai seorang Jurnalis, namun saat ditanya tanda pengenal, dia tak bisa memperlihatkannya.

“Karena tidak bisa melihatkan kartu pengenal kepada petugas, maka perlu diamankan,” ucap Mursalim.

Pertimbangan lain pihaknya mengamankan perempuan tersebut, kata eks Kepala Dispora Kota Padang ini lantaran salah seorang komandan pleton (Danton) Praja Wanita Satpol PP Kota Padang ditampar perempuan tersebut.

“Yang bersangkutan sempat menampar Danton Praja wanita dan menarik jilbabnya hingga terbuka, dengan respek, anggota Praja Wanita yang ada di samping Dantonnya langsung memegang yang bersangkutan,” ungkap Kasat Pol PP Padang.

Mursalim menampik bahwa pihaknya melarang siapapun yang ingin mengambil dokumentasi kegiatan Satpol PP.

“Namun jangan menyebarkan atau memutarbalikkan fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.

Dirinya mengeklaim bahwa anggotanya merupakan orang-orang terpelajar dan mereka juga memiliki keluarga atau kerabat yang berprofesi sebagai pedagang dan paham apa yang dirasakan pedagang.

“Namun yang namanya aturan pasti akan ditegakkan. Jangan karena kepentingan pribadi kami terganggu, digiring opini bahwa Satpol PP itu brutal, di lapangan kami ada bukti visual bahwa Satpol PP berupaya melakukan tindakan secara persuasif agar tidak terjadi gesekan,” kata Mursalim.

Mursalim tak terima pihaknya disebut dengan istilah brutal dan memojokkan.

Justru saat penertiban, katanya, anggotanya yang mengalami luka-luka akibat lemparan batu dari pedagang.

“Bahkan malam setelah kejadian tersebut, personilnya langsung lakukan visum, terdata lima orang personil mengalami korban lemparan batu, serta kaca satu mobil patroli hancur,” katanya.

Kepala Satpol PP Padang, Mursalim. (Foto: Dok. Istimewa/Humas Satpol PP)
Kepala Satpol PP Padang, Mursalim. (Foto: Dok. Istimewa/Humas Satpol PP)

Para PKL tersebut, katanya, tidak diterima ditegur oleh petugas.

Peringatan yang diberikan bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah lebih dari tiga bulan.

“Petugas mengimbau dan mengajak agar lokasi bibir pantai tidak dijadikan tempat berjualan ataupun mendirikan lapak-lapak, tapi nyatanya mereka masih bersikukuh untuk berjualan di lokasi pantai, bukankah aturannya sudah jelas,” katanya.

Beberapa hari sebelum penertiban berakhir ricuh hingga insiden pelarangan pengambilan dokumentasi tersebut, sejatinya, Satpol PP Kota Padang juga sudah beberapa kali ribut dengan masyarakat hingga melibatkan oknum polisi.

Dalam penertiban pada Senin (15/8/2022) sore, kaca mobil operasional Satpol PP dipecahkan dan anggota diserang oleh oknum pedagang di Pantai Padang.

“Penyerangan ini sebetulnya kami tidak mau (terjadi) dalam melakukan tindakan, cuma para pedagang tersebut sering melanggar aturan,” kata Kabid Linmas Satpol PP Kota Padang, Bambang Suprianto saat ditemui Halonusa.com di Polresta Padang.

Bambang tidak menampik bahwa ada anggota Satpol PP Kota Padang yang diserang saat penertiban berujung bentrok tersebut.

“Yang diserang anggota kami juga dalam melakukan penertiban, kemudian ada mobil yang dipecahkan kacanya, kayaknya ada provokator,” ucapnya.

Baca juga: Penertiban Pedagang Berujung Pemecahan Kaca Mobil dan Penyerangan Anggota, Satpol PP Padang Lapor Polisi

Bambang juga tidak membantah bahwa pihaknya melayangkan laporan ke Polresta Padang usai penyerangan yang dialami oleh pihaknya.

“Kami bikin laporan ke Polresta Padang, ada unsur pidana, alhamdulillah anggota kondisinya baik-baik saja,” ujarnya.

Sejatinya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan, kata Bambang, Satpol PP Kota Padang menginginkan hal terbaik.

“Sebetulnya di pinggir pantai tak ada izinnya berdasarkan Perda nomor 11 tahun 2005, kawasan pantai dan khusus itu diatur Wali Kota, sementara belum ada aturan baru,” ucapnya.

Sapu Bersih

Penertiban pedagang di sepanjang Pantai Padang, Cimpago hingga Muaro Lasak memang menjadi fokus utama Satpol PP Kota Padang sejak dipimpin oleh Mursalim.

Bahkan, secara tegas, Kepala Satpol PP Kota Padang menyebut bahwa pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada puluhan pedagang.

Lokasi yang tak kalah alotnya dalam penertiban tersebut adalah di kawasan Muaro Lasak.

Dirinya meminta kepada pedagang untuk mematuhi aturan yang ada untuk tidak berjualan di kawasan Muaro Lasak di luar jam yang telah ditentukan, yakni pukul 16.00 WIB hingga 00.00 WIB.

Pedagang juga diminta untuk tidak meninggalkan lapak di lokasi di luar jam yang telah ditentukan dan berjualan di atas batu grip.

Mereka juga diminta untuk menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lokasi berjualan.

“Jika kedapatan melanggar, Satpol PP Padang akan memberikan tindakan tegas,” ucap Mursalim.

Namun, di tengah perjuangan petugas Satpol PP Kota Padang menertibkan pedagang di Muaro Lasak, sejumlah perlawanan sempat muncul karena diduga terjadi miskomunikasi antar pihak terkait.

Kepala Satpol PP Kota Padang, Mursalim dan Kapolsek Padang Barat, AKP Gusdi saat memimpin rapat persiapan penertiban pedagang di Muaro Lasak. (Foto: Dok. Istimewa)
Kepala Satpol PP Kota Padang, Mursalim dan Kapolsek Padang Barat, AKP Gusdi saat memimpin rapat persiapan penertiban pedagang di Muaro Lasak. (Foto: Dok. Istimewa)

Beberapa waktu lalu, bahkan petugas sempat ditantang oleh oknum polisi yang belakangan diketahui bertugas di Polda Sumbar saat melakukan penertiban.

Video keributan berdurasi 1 menit 7 detik tersebut sempat tersebar di sejumlah grup percakapan WhatsApp.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Propam Polda Sumbar, Kombes Eko Yudi Karyanto saat dikonfirmasi.

Eko mengatakan, oknum tersebut ribut saat membela orang tuanya yang berjualan makanan dan minuman di pinggir pantai.

“Yang bersangkutan kesal kepada petugas Satpol PP lantaran hanya dagangan orang tuanya yang diangkat sementara yang lain tidak, itu menurut versi anggota tersebut. Namun meski demikian, yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan diberi peringatan atas perbuatannya tersebut,” ungkap Eko kepada Halonusa.com.

Berjalan Sendiri

Polisi angkat bicara pasca insiden penyerangan dan pemecahan kaca mobil yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang di kawasan Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat.

Insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh oknum pedagang tersebut berbuntut panjang hingga laporan dilayangkan aparat penegak Perda itu ke Polresta Padang.

Kapolsek Padang Barat, AKP Gusdi menyayangkan insiden penyerangan yang dialami oleh Satpol PP Kota Padang tersebut.

“Seharusnya libatkan aparat kepolisian lah, tidak bisa berjalan sendiri begitu saja,” kata Gusdi.

Gusdi mengatakan, dalam melakukan penertiban dengan resiko atau intensitas tinggi, seharusnya Satpol PP harusnya melibatkan instansi samping seperti TNI dan Polri.

Dia pun mencontohkan ketika menggelar operasi atau razia yang dilakukan oleh Polri dan ada oknum prajurit TNI terlibat di dalamnya.

“Kami tidak masuk ke sana, maka dari itu, kami libatkanlah petugas dari TNI, dalam hal ini Polisi Militer (PM),” ucapnya.

Baca juga: Pedagang Muaro Lasak Target ‘Sapu Bersih’, Satpol PP Padang Ternyata Pernah Ribut dengan Oknum Polisi

Selama ini, kata Gusdi, pihak kepolisian dari tingkat Polda Sumbar hingga Polsek selalu berupaya membantu dan mendukung pemerintah dalam menegakkan aturan hingga program yang dijalankan.

“Selama ini seperti itu kok, surati kami, kami akan siap bantu, tidak bisa dengan lisan semata ketika meminta bantuan atau pertolongan, jangan nanti setelah insiden seperti ini justru bola panas diarahkan ke kami, aparat kepolisian,” ucapnya.

Saat ini, kata Gusdi, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan keberadaan pelaku yang diduga menyerang anggota dan memecahkan kaca mobil operasional Satpol PP.

“Itu sedang kami selidiki, laporan sudah kami terima, namun laporan ditampung Polresta Padang mengingat ini lintas instansi,” katanya.

Dampak Sosial

Sederet kesemrawutan hingga bentrok yang terjadi antara pedagang dengan Satpol PP Kota Padang dinilai akan memiliki dampak sosial yang luas.

Pengamat Sosial dari Universitas Negeri Padang, Erian Joni mengungkap beberapa sebab terjadinya kasus tersebut.

Pertama, model pendekatan yang digunakan aparat dalam penangganan cenderung masih koersif atau pemaksaan sehingga terjadi resistensi di tengah-tengah PKL.

Akibatnya ruang dialog antara kedua pihak tak terjadi secara terbuka.

Kedua, adanya dugaan kecemburuan sosial PKL terhadap kebijakan tebang pilih dalam penanganan PKL di kawasan lainnya, sehingga perlakuan ini dianggap tak adil.

Erian menyebut bahwa kebijakan terhadap PKL di Kota hanya dalam perspektif Pemko Padang semata.

“Sebaiknya melihat dengan berimbang dari kacamata PKL-nya, misalnya Pemko memberi tempat atau ruang untuk beraktivitas malam hari. Artinya beri PKL peluang untuk mengais rejeki,” katanya.

Sosiolog dari Universitas Negeri Padang, Erian Joni. (Foto: Dok. Facebook/Erian Joni)
Sosiolog dari Universitas Negeri Padang, Erian Joni. (Foto: Dok. Facebook/Erian Joni)

Dia memastikan bahwa apapun alasan dengan mengambil tindakan represif terhadap PKL tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

“Termasuk kekerasan verbal seperti berkata kotor yang malah memicu provokasi dan akibatnya terjadi perlawanan PKL,” katanya.

Erian mengusulkan agar aparat yang diturunkan harus terlatih dalam komunikasi, humanis dalam perlakuan dan paham kondisi sosiologis PKL.

“Kalau Pemko mau begini terus, korban antara kedua belah pihak akan terjadi dilihat dari sudut psiko-sosial ibarat pameo lokal ‘bakacak jo galang-galang orang tak akan mampu’ (ribut dengan perut orang tak akan mampu,” imbuh Erian. (*)

Baca juga:

Pos terkait