Restorative Justice Polri, Kapolda Sumbar Beber Keuntungan dan Kasus yang tidak Bisa Ditolerir

Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra. (Foto: Dok. Polda Sumbar)
Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra. (Foto: Dok. Polda Sumbar)

HALONUSA.COM – Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Teddy Minahasa menyebut bahwa empat kasus tidak bisa masuk ke dalam sistem restorative justice (RJ).

Empat kasus tersebut, kata Teddy, di antaranya, terorisme, makar, korupsi dan penyalahgunaan narkotika.

Bacaan Lainnya

“Selebihnya tergantung tiga komponen, yakni pelaku, korban dan masyarakat,” kata Teddy, Selasa (28/6/2022).

Namun, kata Teddy, tidak menutup kemungkinan persoalan perdata juga bisa diimplementasikan ke dalam restorative justice.

Restorative justice, kata Kapolda memiliki tiga keuntungan.

Baca juga: Polda Sumbar dan LKAAM Sepakati Penyelesaian Persoalan Hukum dengan Konsep Restorative Justice, Ini Penjelasannya

Pertama, pertentangan sosial di masyarakat bisa direduksi.

Kemudian, asas musyawarah mufakat bisa ditonjolkan di dalam tata kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, efisiensi anggaran. Teddy tidak menampik bahwa proses peradilan saat ini masih berbelit-belit.

“Di internal kami saja penyidik ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, lalu dikembalikan lagi ke kami, kemudian masuk ke tingkat banding hingga kasasi, itu memakan waktu,” ungkapnya.

Teddy mengatakan, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar pada 7 Juli 2022.

“Goalsnya tentunya, penyelesaian sengketa hukum di internal masyarakat itu tidak semuanya harus diselesaikan secara proses peradilan,” katanya.

Efek positif dari penerapan restorative justice tersebut, kata Teddy, pihaknya bisa menekan jumlah kasus yang dilanjutkan ke ranah pidana.

Pos terkait